‎RRI.CO.ID, Sidoarjo - Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) memastikan proses penelusuran data pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo terus dilakukan bersama tim satuan tugas (Satgas). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data dan menghindari tumpang tindih informasi yang berpotensi menghambat penyelesaian hak warga terdampak.

‎

Perwakilan PPLS, William S, mengatakan pihaknya masih menunggu sinkronisasi data dari berbagai pihak, termasuk data yang sebelumnya dikelola Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan perusahaan terkait. Menurutnya, proses verifikasi diperlukan karena sebagian administrasi pembayaran pada masa lalu berada di bawah kewenangan lembaga yang berbeda.

‎

"Nanti kita tunggu dari Satgas. Semua data akan kita telusuri kembali dan disinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih informasi. Kita saling berkolaborasi dalam Satgas untuk memastikan data pembayaran yang sudah maupun belum terselesaikan," kata William, Rabu 3 Juni 2026.

‎

Ia menjelaskan, data yang dimiliki PPLS berasal dari arsip BPLS, namun masih perlu dicocokkan dengan data pembayaran yang pernah dikelola pihak lain. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam proses pencocokan data guna memperoleh gambaran yang utuh terkait status pembayaran ganti rugi warga terdampak.

‎

Selain persoalan ganti rugi, PPLS juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait berkurangnya volume pengaliran lumpur ke Sungai Porong akibat kebijakan efisiensi anggaran. William menegaskan kondisi tanggul dan volume lumpur masih berada dalam batas aman karena terus dipantau melalui sistem pengawasan yang terpasang di seluruh area tanggul.

‎

"Seluruh kondisi tanggul tetap termonitor. Ada indikator dan batas kritis yang menjadi acuan operasi. Jika terjadi kondisi yang mengarah pada bahaya, sistem akan memberikan informasi dan langkah pengendalian segera dilakukan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena situasi masih dalam pengendalian," ujarnya.

‎

Menurut William, meski terdapat penyesuaian operasional akibat efisiensi anggaran, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. PPLS memastikan seluruh mekanisme mitigasi berjalan sesuai prosedur sehingga risiko luapan lumpur dapat terus dikendalikan, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih didominasi hujan.

‎

"Yang terpenting adalah keselamatan. Semua parameter kami pantau dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan yang terukur. Sampai saat ini situasinya masih aman dan terkendali," kata William.