RRI.CO.ID, Surabaya - DPRD Surabaya mengharapkan momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 sebagai pengingat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah diminta tetap memastikan roda ekonomi warga dan kualitas pelayanan publik tidak terganggu.

Ketua DPRD Surabaya Zaifuddin Zuhri menilai perkembangan Surabaya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dari sisi infrastruktur maupun modernisasi pelayanan. Namun, menurutnya, identitas Surabaya sebagai kota perjuangan tetap harus menjadi fondasi dalam arah pembangunan.

“Di usia ke-733 tahun, Surabaya semakin menunjukkan dirinya sebagai kota yang maju, adaptif, dan tetap memiliki karakter kuat sebagai kota perjuangan. Pembangunan fisik berjalan pesat, pelayanan publik semakin modern, namun semangat gotong royong dan kepedulian sosial warga masih menjadi kekuatan utama,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.

DPRD juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah Kota Surabaya selama setahun terakhir. Sejumlah sektor dinilai menunjukkan perkembangan positif, mulai pelayanan publik, perbaikan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan UMKM, hingga upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting.

Selain itu, transformasi digital dalam layanan pemerintahan dinilai mulai memberi dampak nyata bagi masyarakat. Meski demikian, Zaifuddin menegaskan efisiensi anggaran tetap harus dibarengi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seimbang dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kota berkembang cepat, tetapi seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut merasakan manfaat pembangunan,” katanya.

Di sisi lain, DPRD masih mencatat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pemerataan pembangunan antarwilayah, penanganan banjir, pengangguran usia produktif, hingga persoalan transportasi dan parkir kota disebut masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkot Surabaya juga mulai membuka opsi pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur. DPRD memandang langkah tersebut sebagai inovasi pembiayaan yang dapat membantu pembangunan daerah, selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

“Selama dilakukan secara transparan, terukur, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, DPRD tentu mendukung. Tetapi pengawasan tetap penting agar pembiayaan itu tidak membebani keuangan daerah di masa depan,” tegasnya.

Menurut Zaifuddin, pembangunan Surabaya ke depan tidak cukup hanya berfokus pada proyek fisik. Penguatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap UMKM harus menjadi bagian utama agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas.

DPRD juga mengingatkan pentingnya menjaga karakter sosial masyarakat Surabaya di tengah derasnya modernisasi kota. Program Kampung Pancasila dan penguatan identitas arek Suroboyo dinilai menjadi upaya penting untuk mempertahankan nilai toleransi dan solidaritas warga.

“Kemajuan kota tidak hanya diukur dari gedung dan infrastruktur, tetapi juga karakter masyarakatnya. Nilai toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial harus terus dijaga,” tegasnya.