RRI.CO.ID, Surabaya - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Sinergi Kebijakan Media Massa BEJO’S (Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri) guna memperkuat kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital dan perubahan lanskap media. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, dan komunitas media untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Dr. Eko D. Indarto Rabu 20 Mei 2026 mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola komunikasi dan media global. Menurutnya, penguasaan teknologi, data, dan algoritma kini menjadi faktor utama yang menentukan pengaruh dalam ruang informasi.

“Pertarungan hari ini bukan lagi sekadar perebutan ruang redaksi, tetapi perebutan atensi, persepsi, bahkan kesadaran publik. Di era digital ini, stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan pertahanan, tetapi juga kemampuan bangsa dalam menjaga ruang informasinya tetap sehat, terpercaya, dan kondusif,” ujar Eko dalam sambutannya.

Ia menegaskan, media massa memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi, sarana edukasi publik, kontrol sosial, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat. Karena itu, media dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi, stabilitas politik, dan ketahanan nasional.

Dalam forum tersebut, Eko juga menyoroti meningkatnya tantangan di era "mass self communication", terutama maraknya hoaks, disinformasi, scam, hingga deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI). Selain itu, dominasi platform digital global disebut turut memberikan tekanan terhadap keberlanjutan industri media nasional.

Menurutnya, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan tersebut. “Regulasi yang baru juga tidak hanya semata-mata bisa dilaksanakan tanpa ada peningkatan kompetensi SDM. Karena media masyarakat itu sudah menyangkut media online dan media sosial yang menjadi tanggung jawab kita semuanya,” katanya.

Eko menambahkan, fenomena "citizen journalism" dan berkembangnya media non-mainstream tidak dapat diabaikan di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi digital. Pemerintah, kata dia, perlu merangkul seluruh elemen media agar tetap berjalan sesuai regulasi dan etika jurnalistik yang berlaku.

“Ini harus kita rangkul mereka. Bagaimana mereka mengikuti regulasi yang sudah ada, mengikuti etik yang sudah ada, jangan sampai justru memecah belah kepentingan yang kita bangun untuk bangsa dan negara,” ucapnya tegas.

Ia juga mengingatkan bahwa ruang digital yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi alat propaganda kepentingan politik tertentu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital, pengawasan, serta kolaborasi multipihak dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam paparannya, Eko menekankan pentingnya membangun kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, media, akademisi, industri, dan masyarakat. Menurutnya, seluruh unsur tersebut memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan ruang informasi yang sehat dan mendukung pembangunan nasional.

“Kolaborasi pentahelix ini tanggung jawab semuanya. Tidak hanya ada di pemerintah, tapi juga di teman-teman media, industri, akademisi, dan publiknya sendiri,” ujarnya.

Melalui forum ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan media yang adaptif guna mendukung stabilitas politik dan ketahanan informasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga Prof. Dr. Henri Subiakto, Perencana Ahli Madya Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas Yunes Herawati, serta Ketua Tim Kemitraan Diskominfo Jawa Timur Eko Setiawan.