Dewan Soroti Bunga KUR, Khofifah Tegaskan Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat

RRI.CO.ID, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kebijakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan saat memberikan tanggapan atas sejumlah catatan DPRD Jawa Timur dalam rapat paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Khofifah mengatakan berbagai rekomendasi DPRD perlu ditempatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Dengan begitu, proses tindak lanjut kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia mencontohkan usulan terkait bunga KUR sebesar tiga persen yang disampaikan dalam pembahasan LKPJ. Menurutnya, kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat menetapkannya secara mandiri.

“Kalau terkait bunga KUR tiga persen, itu merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga harus ditempatkan sesuai kewenangannya,” ujar Khofifah, Rabu, 13 Mei 2026.

Ia menegaskan Pemprov Jawa Timur tetap akan mendukung program pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. Selain KUR, Khofifah juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan agenda ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait pengendalian alih fungsi lahan. Langkah itu dilakukan agar konversi lahan tidak mengganggu posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional,” katanya.

Khofifah menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Ia berharap seluruh kebijakan strategis dapat dijalankan secara terkoordinasi demi menjaga kesejahteraan masyarakat.