RRI.CO.ID, Surabaya - Seluruh fraksi menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Namun dengan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk perbaikan pembangunan ke depan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jatim atas dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan selama tahun 2025. Ia menyebut penerimaan LKPJ menjadi bukti kuatnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.

“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujar Khofifah, Rabu 13 Mei 2026.

Khofifah menegaskan bahwa capaian pembangunan Jawa Timur selama ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen strategis di daerah. Ia menyebut sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” katanya.

Menurutnya, berbagai rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat pada tahun-tahun mendatang.

Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak mengatakan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Namun DPRD tetap memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.

“Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna,” kata Musyafak.

DPRD Jawa Timur berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diminta terus memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.