‎‎RRI.CO.ID, Sidoarjo - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasik, mengakui pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan yang dilakukan panitia dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026. Aduan tersebut, kata Abdillah, mayoritas berkaitan dengan proses administrasi, penetapan calon, hingga dugaan keberpihakan panitia di tingkat desa yang dinilai mencederai prinsip demokrasi.

‎

“Banyak laporan yang masuk ke kami terkait pelaksanaan Pilkades, khususnya menyangkut netralitas dan keadilan panitia. Ini menjadi perhatian serius DPRD,” ujar Abdillah, Sabtu 9 Mei 2026.

‎

Ia menegaskan, DPRD melalui fungsi pengawasan akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat. Menurut Abdillah, pelaksanaan Pilkades seharusnya menjunjung tinggi asas jujur, adil, dan transparan.

Jika panitia tidak independen, maka potensi sengketa dan gesekan sosial di tingkat desa akan semakin besar. “Kami mendorong seluruh panitia Pilkades bekerja profesional dan tidak memihak. Kalau ada pelanggaran, harus segera ditindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

‎

Sejumlah persoalan dalam Pilkades 2026 memang mulai mencuat ke publik. DPRD Sidoarjo sebelumnya juga telah menggelar forum dengar pendapat (hearing) untuk membahas berbagai polemik, mulai dari persoalan regulasi hingga dugaan pelanggaran administrasi di tingkat panitia desa.

‎

‎Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terbaru guna mencegah konflik kepentingan, termasuk dalam pencalonan kepala desa oleh perangkat desa aktif. ‎Abdillah menambahkan, DPRD akan terus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat serta memastikan setiap tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan.

‎

“Kami ingin Pilkades ini berjalan kondusif, demokratis, dan menghasilkan pemimpin desa yang benar-benar dipilih secara adil oleh masyarakat,” ucapnya.