RRI.CO.ID, Surabaya — Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Sensus Ekonomi 2026 menyasar seluruh pelaku usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk sektor ekonomi digital dan usaha rumahan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan sensus tersebut.
Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional. “Sensus Ekonomi BPS ini adalah upaya strategis pemerintah untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional,” kata Eri, Jumat, 8 Mei 2026.
Ia berharap pelaksanaan sensus mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait potensi dan tantangan ekonomi di Kota Surabaya. Karena itu, Eri mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan.
“Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha dan warga Kota Surabaya untuk bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi 2026, dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Eri, hasil pendataan tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. “Mari warga Kota Surabaya, kita sukseskan Sensus Ekonomi BPS tahun 2026,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arrief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Jadi murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” katanya.
Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415 ribu unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Surabaya.
“Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu partisipasi masyarakat menjadi kunci,” kata Arrief.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....