RRI.CO.ID, Surabaya - Kebijakan pembatasan kuota dan penggunaan barcode untuk pembelian BBM non-subsidi jenis solar dinilai masih menyisakan sejumlah kendala di lapangan, khususnya bagi angkutan logistik. Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno saat menjadi narasumber dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya, Kamis, 30 April 2026 mengatakan kebijakan tersebut pada prinsipnya mengarah pada penyaluran yang lebih tepat sasaran, namun implementasinya belum optimal.

“Secara konsep kebijakan pembatasan dan penggunaan barcode ini sudah mengarah pada penyaluran yang lebih tepat sasaran. Tapi di lapangan masih banyak kendala, diduga karena adanya oknum dan pengawasan yang belum maksimal,” ujarnya.

Ia menyoroti keluhan sopir logistik terkait kartu pembelian (parkut) yang terblokir serta pembatasan kuota hingga 200 liter per hari. Kondisi ini dinilai dapat menghambat distribusi barang jika tidak segera dievaluasi.

Menurut Djoko, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas yang jelas antara angkutan logistik dan angkutan penumpang, mengingat peran logistik sangat vital dalam menjaga pasokan barang dan stabilitas harga. “Logistik ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Kalau distribusinya terganggu, dampaknya bisa ke mana-mana,” katanya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi nasional. Sementara itu, sektor transportasi juga menjadi salah satu pengguna utama energi bahan bakar di Indonesia.

Di sisi lain, Djoko mendorong percepatan pengembangan transportasi publik sebagai langkah jangka pendek untuk menekan konsumsi BBM. Ia menilai layanan transportasi publik di Indonesia saat ini masih belum merata di berbagai daerah.

“Kalau transportasi publik tersedia, aman, dan terjangkau, masyarakat akan beralih. Ini bisa jadi solusi lebih cepat dibandingkan menunggu pengembangan energi alternatif,” ucapnya.

Ia menambahkan, penyediaan transportasi publik yang memadai dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM, seiring masih adanya kebutuhan pemenuhan energi dari luar negeri.