‎RRI.CO.ID, Surabaya - Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi di sejumlah titik di Kota Surabaya, menyoroti persoalan distribusi dan akses BBM bersubsidi yang dinilai semakin merugikan mereka. Aksi ini dipicu oleh maraknya pemblokiran barcode serta berkurangnya kuota BBM tanpa kejelasan.

‎

‎Koordinator 1 GSJT, Angga Firdiansyah, mengungkapkan bahwa sistem barcode atau parkot menjadi sumber utama keluhan para sopir. Menurutnya, banyak anggota yang akunnya tiba-tiba terblokir, meskipun sebelumnya sempat difasilitasi pembukaan oleh pihak terkait.

‎

‎“Masalahnya ada di sistem parkot. Banyak teman-teman yang terblokir. Waktu aksi bulan Desember lalu sempat dibantu dibukakan, tapi beberapa minggu atau bulan kemudian terblokir lagi,” ujar Angga, Rabu 29 April 2026.

‎

‎Selain itu, para sopir juga kerap menghadapi stigma penyalahgunaan BBM subsidi. Beberapa bahkan sempat diamankan karena membawa jeriken yang dianggap sebagai upaya penimbunan, padahal digunakan untuk kebutuhan operasional perjalanan lintas pulau.

‎

‎“Teman-teman yang lintas pulau ini kesulitan mendapatkan BBM subsidi di luar Jawa. Antrean panjang, bahkan di beberapa SPBU tidak diperbolehkan mengisi. Sementara di depan SPBU justru banyak penjual eceran dengan harga Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per liter,” jelasnya.

‎

‎Ia juga menyoroti kejanggalan dalam sistem kuota harian. Menurutnya, kuota yang seharusnya mencapai 200 liter per hari kerap tiba-tiba berkurang drastis saat hendak melakukan pengisian.

‎

‎“Sering terjadi, saat mau isi, kuota tinggal 50 liter, bahkan ada yang habis sama sekali. Padahal sebelumnya masih ada,” katanya.

‎

‎Lebih jauh, Angga menduga adanya potensi penyalahgunaan data akun oleh pihak tertentu. Hal ini lantaran banyak sopir tidak memegang langsung akses akun mereka, termasuk email dan kata sandi.

‎

‎“Ada kasus kendaraan posisinya di Jawa Timur, tapi datanya tercatat mengisi di Jawa Barat bahkan Sumatera. Ini jelas janggal dan merugikan sopir,” tegasnya.

‎

‎Melalui aksi ini, GSJT mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi, termasuk transparansi pengelolaan akun dan kuota, agar tidak terus merugikan para sopir truk.