RRI.CO.ID, Surabaya - Surabaya menjadi saksi pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya masa khidmat 2025-2030 yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Pemkot Surabaya, pada Kamis 23 April 2026. Acara yang dibarengi dengan Halal Bihalal 1447H/2026M ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar.

Dalam amanatnya, Prof. Halim menekankan pentingnya pengembangan Islam Wasathiyah sebagai arus utama gerakan MUI. Ia menegaskan bahwa tugas MUI adalah merangkul kelompok-kelompok yang cenderung ekstrem ke kanan agar kembali ke jalan moderasi yang sesuai dengan misi awal pendirian MUI pada 27 Juli 1975.

"Semestinya paham dan gerakan yang harus dikembangkan oleh MUI Indonesia itu adalah Islam Wasathiyah. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang ke kanan atau ke kanan-kananan, itu tugas MUI agar tidak terlalu ke kanan-kananan. MUI harus merangkul," ujar Prof. Halim di hadapan para pengurus yang baru dilantik.

Beliau memaparkan sejarah panjang MUI yang dirintis oleh 10 ormas keagamaan, tokoh pribadi, serta perwakilan rohani dari unsur Polri dan TNI. Keberagaman ini menjadi fondasi kuat berdirinya MUI dalam rangka menjalin kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara di tengah dinamika perkembangan zaman.

Prof. Halim juga mengingatkan kembali mengenai enam poin misi MUI yang diperbarui pada Munas ke-11 tahun 2025. Misi tersebut mencakup peran MUI sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, serta sebagai pemberi fatwa yang harus terus dipelajari oleh setiap pengurus meski telah berusia sepuh.

Peran MUI sebagai pelindung akidah umat pun disorot tajam oleh beliau. Menurutnya, penerbitan fatwa terkait aliran sesat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan langkah strategis menjaga umat agar tidak terjerumus ke dalam paham-paham yang menyesatkan dan merusak sendi agama.

Mengenang sejarah, beliau menyebut Munas ke-9 tahun 2015 di Surabaya yang melahirkan "Taujihad Surabaya". Rekomendasi tersebut menegaskan identitas MUI yang mengusung paham Islam Fisabilillah dan Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengedepankan perdamaian serta menghindari segala bentuk kegaduhan di tengah masyarakat.

Terkait pengabdian, Prof. Halim memberikan motivasi kepada para pengurus agar senantiasa semangat turun ke lapangan untuk menggalang potensi umat. Ia mengingatkan bahwa menjadi pengurus MUI adalah tugas berat yang berbasis pada pengabdian tulus atau khidmat tanpa mengharapkan imbalan materi.

"Membawa identitas ulama, zuama, dan cendekiawan muslim itu berat sekali. Tapi itu perjuangan yang sangat mulia. Jaga marwah Majelis Ulama Indonesia," tegasnya di akhir sambutan sebagai salah satu dari tiga pesan khusus bagi jajaran pengurus baru.

Sebagai penutup, ia berpesan agar seluruh pengurus senantiasa membaca kembali pedoman MUI dan mendalami sejarah kelahiran organisasi. Prof. Halim berharap, masa kepengurusan 2025-2030 ini mampu membawa keselamatan di dunia dan akhirat dengan selalu mengharap ridho dari Allah SWT.