Dewan Jatim Minta Pemprov Siapkan Langkah Kongkret Hadapi Kemarau

RRI.CO.ID, Surabaya - Dewan Jawa Timur meminta pemerintah provinsi menyiapkan langkah konkret menghadapi ancaman kemarau panjang 2026. Ancaman kekeringan diprediksi meningkat, seiring prakiraan musim kemarau meluas di sebagian besar wilayah daerah setempat.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), masa pancaroba terjadi antara April sampai Agustus 2026. Memasuki Mei sebagian wilayah Jawa Timur mulai mengalami musim kemarau yang diperkirakan terus meluas hingga.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas, Jumat 17 April 2026, menegaskan perlunya mitigasi terencana segera dilakukan pemerintah. “Ini harus dijadikan penyikapan dalam arah kebijakan ke depan terutama terkait potensi El Nino,” ujar Puguh.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan permanen agar masyarakat tidak khawatir saat kemarau datang. “Sudah saatnya disiapkan kebijakan permanen agar masyarakat tidak lagi khawatir setiap musim kemarau,” katanya.

Puguh mengusulkan pembangunan sumur artesis di wilayah rawan kekeringan sebagai solusi jangka panjang berkelanjutan. “Meski membutuhkan anggaran besar langkah ini penting untuk menjamin ketersediaan air bersih masyarakat,” katanya.

Selain itu penguatan infrastruktur pipanisasi air dinilai penting untuk mendistribusikan sumber air ke daerah terdampak. “Perlu dibuat tandon besar dan jaringan distribusi air agar masyarakat tidak berebut air,” ujarnya.

Data BPBD Jawa Timur mencatat sekitar delapan ratus desa berpotensi mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Angka tersebut terus berulang setiap tahun menunjukkan persoalan kekeringan belum tertangani secara tuntas menyeluruh hingga.

Kekeringan juga mengancam sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan di Jawa Timur selama ini. “Semua pihak harus memberi perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial luas,” katanya.