RRI.CO.ID, Surabaya - Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur meningkat akibat tekanan ekonomi global saat ini. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif.

Kepada RRI Surabaya, Kamis 16 April 2026, Puguh menilai ketidakpastian politik global menjadi faktor utama yang memicu tekanan pada sektor industri domestik. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya PHK di sejumlah sektor.

“Ancaman terjadinya ledakan PHK sangat mungkin terjadi karena situasi global masih penuh ketidakpastian,” ujar Puguh.

Gangguan rantai pasok bahan baku serta kenaikan harga komoditas menjadi sinyal awal tekanan industri saat ini. Kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi sehingga perusahaan melakukan efisiensi termasuk kemungkinan pengurangan tenaga kerja.

Ia menyebut Jawa Timur sebagai wilayah industri besar dengan jumlah angkatan kerja yang sangat signifikan. “Ketika biaya produksi naik perusahaan pasti akan berhitung ulang dan mempertimbangkan efisiensi tenaga kerja,” jelasnya.

Menurutnya kondisi tersebut membuat Jawa Timur sangat rentan terdampak apabila gelombang PHK benar benar terjadi. Meski tingkat pengangguran terbuka sempat menurun situasi dapat berubah cepat jika tekanan ekonomi global memburuk.

Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga energi seperti BBM yang akan memperberat beban industri nasional. “Jika hal itu terjadi maka risiko PHK dinilai akan semakin tinggi,” tegasnya.

Puguh mendorong pemerintah provinsi segera merumuskan langkah mitigasi komprehensif bersama dinas tenaga kerja terkait daerah. “Kalau tidak diantisipasi dampaknya bisa meluas bahkan memicu persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujarnya, mengakhiri.