RRI.CO.ID, Surabaya - Rencana perluasan Bozem Simohilir yang dilaksanakan DSDABM Kota Surabaya menuai sorotan dari DPRD Surabaya. Proyek tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga, khususnya mereka yang selama ini menempati lahan di kawasan terdampak.

Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam rencana tersebut. Ia menilai perluasan bozem terkesan hanya berpijak pada status kepemilikan lahan milik pemerintah kota, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang sudah lama tinggal di sana.

"Pendekatan seperti ini sangat berbahaya, karena mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, warga yang menempati lahan IPT tidak bisa dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki hak. Mereka telah melalui proses dan mengeluarkan biaya untuk bisa tinggal di lokasi tersebut. Karena itu, keberadaan mereka seharusnya tetap dilindungi dalam setiap kebijakan pembangunan.

"Perlu diingat, warga yang menempati lahan IPT bukan datang secara gratis. Mereka memperoleh hak menempati dengan biaya, sehingga tidak bisa diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi,” kata pria yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Josiah juga menyoroti belum adanya kajian komprehensif yang menjadi dasar proyek tersebut. Ia bahkan mempertanyakan apakah telah dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) sebelum rencana perluasan dijalankan.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa proyek perluasan Bozem Simohilir dilakukan tanpa kajian yang komprehensif, termasuk tidak adanya Feasibility Study (FS) yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan,” ucapnya.

Dampak proyek ini dinilai tidak kecil. DPRD mencatat hampir 200 unit hunian berpotensi terdampak jika perluasan tetap dilanjutkan. Kondisi ini dinilai menyangkut langsung kehidupan dan keberlangsungan ekonomi warga.

Ia pun mempertanyakan dasar pengambilan keputusan proyek tersebut jika tidak dilandasi kajian yang kuat. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut nasib masyarakat.

"Kalau proyek ini memang tidak didasarkan pada FS yang memadai, lalu dasar pengambilan keputusannya apa? Karena yang kami lihat ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut nasib ratusan warga,” katanya lagi.

Selain itu, Josiah menilai persoalan banjir di kawasan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada warga. Ia justru melihat adanya indikasi kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur oleh pihak terkait. Kondisi bozem yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi enceng gondok disebut menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi.

Atas berbagai temuan tersebut, DPRD Surabaya meminta agar proyek perluasan Bozem Simohilir dihentikan sementara. Evaluasi menyeluruh berbasis kajian teknis dan pertimbangan sosial dinilai menjadi langkah yang harus diambil sebelum proyek dilanjutkan.

DPRD pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. “Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret yang benar-benar melindungi kepentingan warga,” ucapnya tegas.