RRI.CO.ID, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Jatim) akan mengawal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027. Legislatif ingin memastikan, bahwa RKPD tersebut berpihak kepada masyarakat dan tepat sasaran.

Sebagaimana diungkapkan Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf saat menjabarkan pokok pokok pikiran (pokir) DPRD pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Selasa 14 April 2026. Sekaligus mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar tetap konsisten dan efektif.

“Kami mendorong agar seluruh program benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” katanya.

Musyafak menjelaskan, DPRD merumuskan pokir yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses maupun dengar pendapat (RDP). Hasilnya difokuskan pada beberapa sektor prioritas.

“Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut selaras dan memperkuat arah kebijakan pembangunan Pemprov Jatim Tahun 2027 yang dijabarkan dalam program prioritas Nawa Bhakti Satya,” ujarnya.

Di antaranya penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal; serta pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Penyusunan pokir DPRD mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

DPRD memiliki kewajiban memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyerap aspirasi, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada konstituen.

Musyafak menekankan, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dengan kebijakan nasional, serta berbasis pada evaluasi kinerja dan kebutuhan riil masyarakat.

“RKPD 2027 harus disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan dan permasalahan riil di masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih dihadapi Jawa Timur, di antaranya rendahnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi, belum meratanya infrastruktur dan layanan dasar, hingga tantangan lingkungan dan sosial.

Selain itu, ketimpangan antarwilayah, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.