RRI.CO.ID, Probolinggo - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melaksanakan groundbreaking penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT). Jalur ini berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Kabupaten Probolinggo, Senin 13 April 2026.

Gubernur Khofifah optimistis JKLT akan mentransformasi kawasan wisata TNBTS menjadi lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. JLKT ini akan menjadi penghubung antar wilayah di sekitar kaldera Bromo, sekaligus alternatif distribusi wisatawan.

“Kita bersyukur JLKT ini ketemu dengan programnya TNBTS dan Kementerian Kehutanan. Lalu kita harmonisasikan dengan apa yang menjadi kekuatan adat pada Suku Tengger ini, ketemulah rute-rutenya,” kata Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menambahkan, yang tak kalah penting juga bagaimana menjaga ekosistem. Mulai adat, budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian Bromo Tengger Semeru.

“Bagaimana JLKT ini bisa menjadi bagian dari penguatan daya dukung alam, daya dukung lingkungan itu tetap terjaga. Berikutnya tentu sumber ekonomi yang bisa dihasilkan dari proses maksimalisasi wisatawan dalam maupun luar negeri,” tambahnya.

Penataan ini mencakup pembangunan jalur sepanjang kurang lebih 13 kilometer dengan lebar 18 meter. Dilengkapi dengan 3 titik rest area, 4 titik kantong parkir, 9.725 patok pembatas jalur, serta 60 sumur resapan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

“Kita tidak melakukan pengaspalan karena kita menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Itu kita juga merespon banyak sekali yang menyampaikan untuk kebutuhan rest room,” ungkapnya.

Gubernur Khofifah mengajak bersama sama untuk mengawal pembangunan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Ia optimis ke depan Jalur Lingkar Kaldera Tengger akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo

"Yang lebih tertib, lebih berkelas, dan berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal,” jelasnya.

Secara khusus Khofifah pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas program Kementerian Kehutanan yang terus berkomitmen kuat menjaga sekaligus mengoptimalkan kawasan konservasi sebagai ruang hidup bersama.

“Jadi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya besar menghadirkan model pengelolaan kawasan konservasi yang modern tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun sepenuhnya mendukung arah kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Bahwa pembangunan di kawasan konservasi harus dilakukan secara bijak, tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga perlindungan ekosistem, penguatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan adanya penataan ini maka akan mewujudkan transformasi tata kelola destinasi wisata alam menuju arah yang lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan,” lanjutnya.