RRI.CO.ID, Surabaya - Sebanyak 9 fraksi DPRD Jatim, telah menyampaikan Pemandangan Umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna, Kamis 9 April 2026.

Hampir seluruh Fraksi, melalui juru bicara masing masing, telah menyampaikan masukan dan sorotan, atas LKPJ Gubernur Jatim tahun Anggaran 2025. Khususnya masih adanya 67 indikator, yang belum tercapai 100 persen.

Seusai rapat paripurna, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menanggapi sorotan dan pertanyaan yang dilontarkan masing masing Fraksi. Gubernur mengakui, LKPJ Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya tercapai 100 persen.

“Saya ingin menyampaikan, terdapat 4.021 indikator dengan capaian sebesar 98,33 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 indikator tidak tercapai, setara dengan 1,67 persen,” katanya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Jatim, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas seluruh Pandangan Umum 9 Fraksi. Seraya mengakui capaian indikator pada LKPJ belum 100 persen, tetapi capaian menyentuh angka 98,33 persen.

“Saya perlu mengulang kembali, angka ini menunjukkan kerja keras OPD, koordinasi luar biasa dengan bupati, wali kota, kepala desa, serta koordinasi dengan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Ketua DPRD Jatim M. Musyafak mengakui, adanya indikator yang belum tercapai, karenda adanya regulasi dari Pemerintah Pusat. Yang menurutnya, turut mempengaruhi hasil capaian di daerah.

“Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara tahun 2024 dengan 2025 secara total general, tetapi harus dipilah pilah, yang mana. Karena ada regulasi yang berubah, sehingga kita harus menyesuaikan,” katanya.

Adapun sejumlah kebijakan yang mempengaruhi capaian indikator pada LKPJ Gubernur Jatim 2025 adalah Undang Undang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah), serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).