‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Lemahnya eksekusi organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi penyebab mandeknya solusi transportasi bagi pelajar di Sidoarjo. DPRD setempat menyoroti belum optimalnya peran dinas terkait dalam menghadirkan alternatif angkutan umum untuk menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar di bawah umur.

‎

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, menegaskan bahwa kebijakan terkait transportasi pelajar sejatinya telah didorong oleh DPRD sejak beberapa tahun lalu. Namun, implementasi di tingkat dinas dinilai belum maksimal.

‎

“DPRD ini kan membuat kebijakan. Seharusnya OPD yang mengimplementasikan bisa lebih maksimal dan tidak hanya terpaku pada regulasi yang kaku, ini sudah kami usulkan dan anggarkan sejak tahun 2016 an” ujarnya, Rabu 8 April 2026.

‎

Bangun menyebut, masih banyak potensi angkutan umum yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sejumlah pangkalan atau “line” angkutan umum di Sidoarjo kini sepi penumpang sejak maraknya transportasi online.

‎

“Banyak line angkutan umum sekarang minim penumpang. Ini seharusnya bisa diberdayakan kembali untuk melayani pelajar,” jelasnya.

‎

Ia mendorong adanya kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan untuk menghadirkan solusi konkret, seperti pemberian subsidi atau voucher transportasi bagi pelajar.

‎

“Bisa dibuat skema subsidi atau voucher. Ini perlu kerja sama lintas dinas agar bisa berjalan efektif,” tambahnya.

‎

Selain itu, Bangun juga mengusulkan pemanfaatan armada alternatif, seperti angkutan desa maupun kendaraan yang sudah ada, sebagai solusi sementara menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani transportasi publik.

‎

“Kalau tidak bisa bus baru, ya manfaatkan yang ada. Angkutan desa justru lebih fleksibel menjangkau pelajar di daerah pinggiran,” katanya.

‎

Di sisi lain, sebagai langkah jangka pendek, ia juga mendorong adanya peran orang tua dalam memastikan keselamatan pelajar, khususnya saat berangkat ke sekolah.

‎

“Kalau bisa ada imbauan atau surat dari Dinas Pendidikan agar orang tua mengantar anaknya ke sekolah, itu paling aman untuk sementara,” pungkasnya.

‎

DPRD berharap, dengan perbaikan eksekusi di tingkat dinas dan sinergi antar instansi, solusi transportasi bagi pelajar dapat segera terealisasi serta mampu menekan angka penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur.