RRI.CO.ID, Surabaya - Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai wajar di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik Timur Tengah. Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira, menilai kondisi ini berdampak langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia.

Kepada RRI Surabaya, Selasa 31 Maret 2026, Ia mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika pasar energi global saling terhubung. Menurut dia Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas fluktuasi harga minyak dunia yang meningkat signifikan.

Ia menambahkan, harga BBM non-subsidi mengikuti minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko. “Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari,” ujar Anggawira.

Harga minyak jenis Brent bergerak kisaran 100 hingga 115 dolar per barel saat ini. Kondisi tersebut memberi tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri, sehingga penyesuaian harga terbuka untuk dilakukan.

Saat ini harga BBM non-subsidi Pertamax berada kisaran Rp12.300 per liter. Jika harga minyak dunia tidak turun, penyesuaian harga menjadi langkah rasional, menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Ia meminta pemerintah melakukan penyesuaian bertahap guna meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. “Kenaikan yang masih dianggap wajar berada pada kisaran lima hingga sepuluh persen,” kata Anggawira.

Menurut Anggawira, sektor usaha terdampak terutama transportasi dan logistik, dengan peningkatan biaya operasional yang signifikan. “Komponen BBM bisa mencapai tiga puluh hingga empat puluh persen dari total biaya operasional,” ujarnya.

Pakar kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono menilai, kenaikan harga BBM non-subsidi konsekuensi logis sistem energi global. “Kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global,” ujarnya.

Ia menjelaskan kenaikan harga merupakan respons meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global saat ini. Menurut dia kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat dalam konteks stabilitas energi nasional secara menyeluruh.

Kristian menambahkan batas kenaikan harga perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta dampak inflasi. “Masyarakat perlu bersikap rasional dengan menghemat konsumsi energi dan menyesuaikan pengeluaran,” ungkapnya.