RRI.CO.ID, Surabaya - Pemprov Jatim bersama dengan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus merespon isu energi. Kedua pihak sepakat mendorong gerakan hemat energi, usai pertemuan di Grahadi, Selasa 31 Maret 2026.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Salah satunya isu kenaikan harga BBM, yang menyebabkan antrean di sejumlah SPBU.

“Jangan panic buying. Regulasi ini justru untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersuplai,” katanya.

Oleh karena itu, Pemprov Jatim dan Pertamina akan segera menggaungkan gerakan hemat energi secara masif. Gubernur Khofifah mengungkapkan, target peluncuran ini dalam waktu dekat.

"Gerakan hemat energi mudah-mudahan nanti tanggal 6 (April) dilakukan, itu bisa memberikan pemahaman secara lebih komprehensif untuk semua lini dan semua sektor," ujarnya.

Selain isu kenaikan harga BBM, yang turut dibahas pada pertemuan ini adalah pentingnya penyaluran LPG subsidi yang tepat sasaran. Masyarakat kelompok mampu diarahkan menggunakan LPG nonsubsidi seperti ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

“Kita akan petakan kembali agar distribusi tepat sasaran. Masyarakat tidak perlu khawatir, kebutuhan energi tetap tersedia,” terangnya.

Pemprov Jatim bersama Pertamina juga akan memastikan pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) agar terdaftar di pangakalan. Sehingga mereka tidak terdampak kebijakan distribusi energi.

"Kita diskusi tadi dengan Pak GM (Pertamina) misalnya PKL-PKL pastikan mereka terdaftar di pangkalan-pangkalan supaya usaha mereka itu tidak terdampak dari apa yang mereka mungkin dengar sepintas atau dengar dari informasi yang mungkin kurang komprehensif," tuturnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menegaskan hingga saat ini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM maupun pembatasan pembelian.

“Kami belum mendapat informasi khusus terkait kenaikan harga. Kalau nanti ada, pasti akan kami sampaikan. Saat ini pasokan tetap aman, masyarakat tidak perlu panik,” ujarnya.

Iwan juga menekankan pentingnya penggunaan energi secara wajar, khususnya LPG bersubsidi. Ke depan, konsumsi LPG per kepala keluarga akan diarahkan maksimal 10 tabung per bulan, turun dari ketentuan sebelumnya hingga 15 tabung.

Berdasarkan hasil survei, kebutuhan normal rumah tangga bahkan hanya berkisar 4–5 tabung per bulan. “Yang kami dorong adalah budaya berhemat. Gunakan energi sesuai kebutuhan, tidak berlebihan,” katanya.

Sementara untuk pelaku UMKM, Pertamina memastikan belum ada pembatasan dan distribusi tetap berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.