RRI.CO.ID, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menggelar Rapat Paripurna Senin, 30 Maret 2026. Agenda membahas LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono bersama pimpinan dewan lainnya. Hadir Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto dardak, dan 81 anggota DPRD.

Gubernur Khofifah menyampaikan LKPJ di sepan seluruh anggota Dewan, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ia menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. “LKPJ merupakan implementasi kebijakan dan program RKPD 2025,” ujarnya.

Penyampaian dilakukan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ menjadi instrumen evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, diarahkan pada transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan.

Peningkatan layanan dasar juga menjadi prioritas utama. “Fokus kami pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja,” jelas gubernur.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33 persen sepanjang 2025. Angka tersebut melampaui target RKPD yang ditetapkan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13 dengan kualitas hidup membaik. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,88 persen.

Indeks gini tercatat 0,369 menunjukkan penurunan ketimpangan. Persentase kemiskinan berada sekitar 9,5 persen.

Program tersebut menyentuh masyarakat di 38 kabupaten kota. “Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program Nawa Bhakti Satya,” tegasnya.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah melampaui target 2025. Hal ini menunjukkan sinergi kuat antar pemangku kepentingan.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini wujud kerja sama dan soliditas semua pihak,” ujar gubernur.

LKPJ diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan ke depan. Pemerintah menargetkan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik lebih baik.