RRI.CO.ID, Surabaya - DPRD Jatim mengingatkan, agar kebijakan work from home (WFH) tidak menurunkan produktifitas kinerja ASN. Selain itu, segala bentuk layanan masyarakat tidak boleh terhambat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, Jumat 27 Maret 2026 menjelaskan, pada dasarnya Dewan Jatim memahami urgensi kebijakan WFH. Sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah ancaman krisis global.

"Namun, kami mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh bersifat simbolik semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas," katanya.

Ia mendesak Pemprov Jatim untuk memastikan bahwa penghematan energi yang dicapai benar-benar signifikan dan terdokumentasi secara transparan. Ia ingin kebijakan ini berdampak nyata terhadap pengurangan konsumsi energi secara makro.

"Pemerintah Provinsi harus memastikan bahwa penghematan energi yang dicapai benar-benar signifikan dan terukur, bukan sekadar pergeseran pola kerja," ujarnya.

DPRD Jatim, lanjut Sri Wahyuni, akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini. Ia mendorong adanya mekanisme evaluasi berkala dan transparansi data untuk melihat efek kebijakan ini.

“Kami juga meminta adanya mekanisme evaluasi berkala, transparansi data penghematan energi. Tanpa itu semua, kebijakan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi baru," tuturnya.

Kebijakan WFH direncanakan Pemprov Jatim berdasarkan kajian internal yang menunjukkan rata-rata satu orang ASN menempuh jarak sekitar 28 kilometer setiap harinya untuk bermobilisasi ke kantor.