DPR RI: Cegah Pengangguran akibat Urbanisasi Pemda Diminta Aktif

RRI.CO.ID, Surabaya - Gelombang urbanisasi kerap mengiringi saat arus balik Lebaran. Masyarakat dari daerah, menuju Kota dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, Senin 23 Maret 2026 menilai, urbanisasi adalah hal yang wajar. Maka pemerintah harus turun tangan untuk mengantisipasinya.

"Pemerintah harusnya bisa ikut aktif untuk memfilter mereka, dan memberikan satu pendidikan sebisa mungkin, sebelum mereka bekerja," katanya.

Agar mereka tidak menambah angka pengangguran, maka pemerintah, baik tingkat Kabupaten Kota bahkan Provinsi, membekali mereka skill. Sehingga, mereka telah memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Tentu masyarakat, pengusaha ataupun rumah tangga, pasti senang sekali. Karena sudah mendapatkan tenaga kerja yang mempunyai skill, mempunyai kemampuan, keahlian. Jadi tidak nol putul," katanya.

Menurut Bambang Haryo, tidak selayaknya menyalahkan masyarakat. Karena urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat, lantaran di daerah asal, mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak.

"Jadi kalau urbanisasi itu jangan disalahkan masyarakatnya, wajar itu masyarakat desa ingin bekerja ini. Karena di desa masih belum ada satu pandangan mengenai pekerjaan yang layak, mereka pasti akan menuju ke kota," ujarnya.

Namun, pemerintah pusat, tambah Bambang Haryo telah berupaya melakukan pemberdayaan masyatakat Desa. Seperti adanya Koperasi Desa Merah Putih, mauoun insentif khusus bagi peternakan maupun pertanian dan perkebunan.

"Tentu diharapkan ya mereka sudah tidak tertarik lagi untuk menuju ke kota, karena sudah ada tempat pekerjaan bagi mereka. Dan ini salah satu upaya agar tidak terjadi urbanisasi secara besar-besaran," ucapnya.