RRI.CO.ID, Surabaya - Penyeberangan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, dinilai sebagai lintasan terpadat dan strategis nasional. Tersendatnya arus kelancaran transportasi ini, berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, Kamis 19 Maret 2026, menjelaskan persoalan antrean panjang akibat keterbatasan dermaga tidak bisa dianggap sepele. Terlebih pada masa angkutan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Bambang Haryo menegaskan, lintasan ini juga menghubungkan Bali sebagai destinasi wisata andalan kelas dunia. Tentu akan berpengaruh terhadap jumlah trip atau perjalanan, bila dermaga yang ada tidak mencukupi jumlah kapal.

"Angkutan logistik selalu berdampingan dengan pertumbuhan pariwisata. Ketika pariwisata tumbuh, maka logistik juga pasti tumbuh. Ini membutuhkan antisipasi," katanya.

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat ini meminta, agar segera ada penambahan infrastruktur dermaga. Minimal segera membangun dua dermaga.

"Sehingga, dermaga tersebut dapat menampung kapal-kapal yang saat ini masih menganggur, yang jumlahnya di atas 20 kapal," imbuhnya.

Dengan penambahan tersebut, lanjut Bambang Haryo, kapal-kapal yang sebelumnya off atau tidak beroperasi, dapat dimanfaatkan untuk masuk ke dalam jadwal. Harapannya, memperkuat kapasitas angkut, kurang lebih 30 persen.

"Hal ini menjadi langkah antisipasi jangka panjang, baik untuk pariwisata maupun penunjangnya, yaitu logistik," tutur Bambang Haryo.

Saat ini, hambatan berupa kemacetan bisa mencapai lebih dari 10 jam pada angkutan logistik. Menurutnya, berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karena itu, distribusi logistik harus dilancarkan," ucapnya.

Di Negara seluruh dunia, sambung Bambang Haryo, di saat musim liburan, angkutan logistiknya juga harus mengimbangi. Karena, dengan adanya peningkatan wilayah pasti kebutuhan logistiknya akan lebih besar, sehingga harus di antisipasi.

"Jangan sampai wisatawan domestik dan internasional, mendapatkan kelangkaan barang di wilayah pariwisata. Wilayah Pariwisata harus di manjakan dengan kecukupan logistik, makanan dan minum selama arus mudik dan libur lebaran," tandasnya.