RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sedang membahas skema hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya untuk menghemat BBM, sebagai antisipasi dampak eskalasi politik Timur Tengah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu 18 Maret 2026 menjelaskan, dampak dari perang Amerika - Israel dan Iran, mempengaruhi harga minyak dunia. Sehingga diperlukan antisipasi dan kewaspadaan berganda.

"Karena kita tidak bisa memprediksi sampai kapan perang AS ke Iran ini dan seterusnya. Jadi kita harus melakukan kewaspadaan berganda," ujarnya.

Oleh karena itu, sembari melakukan mitigasi, Pemprov Jatim juga perlu menyiapkan beberapa simulasinya opsi. Seperti format kerja offline dan online secara bergantian, untuk menghemat BBM ini.

"Apakah misalnya format 4 hari kerja, apakah format 3 hari kerja, 2 hari kerja. Yang lain ini dalam keadaan kerja secara offline, yang kerja secara online tentu tidak boleh dianggap libur," tegasnya.

Jikalaupun nanti format hari kerja diterapkan secara offline dan Work From Anywere (WFA) atau Work From Home (WFH), Gubernur Khofifah mengingatkan produktifitas kerja.

"Tentu tidak boleh dianggap cuti. Mereka tetap harus menjaga productivity," ujarnya.

Untuk skema simulasi ini, akan diserahkan kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Gubernur Khofifah minta, skema tersebut nantinya, tidak menganggu sektor pelayanan publik.

"Saya mohon Pak Wagub memimpin. Dan nanti kepala-kepala OPD titik-titik mana yang sebetulnya tetap harus masuk full, misalnya layanan kesehatan, layanan pendidikan," katanya.

Sehingga, ada format yang bisa dimaksimalkan untuk bisa mengurangi penggunaan energi. Tujuannya, bisa menghemat budget, sebagai bentuk efisiensi anggaran.

"Termasuk di dalamnya adalah konversi ke solar panel," tandasnya.

Wagub Jatim Emil Dardak menjelaskan, format yang diterapkan berkaitan dengan berbagai aspek, khususnya konsumsi BBM pada birokrasi. Mulai dari belanja BBM secara langsung atau tidak.

"Dan bagaimana kemudian pola kerja kita ini bisa dikaitkan dengan tingkat konsumsi BBM, tujuannya apa? Untuk berkontribusi pada upaya pemerintah mengurangi volume dari BBM yang dibutuhkan," katanya.

Apabila ada penyesuaian harga karena dampak kenaikan harga minyak dunia, maka Pemprov Jatim akan melakukan rekonfigurasi (menyusun ulang struktur) anggaran.