RRI.CO.ID, Surabaya - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyoroti tingginya angka perkawinan anak di Jawa Timur sepanjang 2025. Isu tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi Program Bangga Kencana tingkat provinsi.

Kegiatan digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama OPD KB kabupaten dan kota. Pertemuan membahas capaian program sekaligus tantangan serius terkait perkawinan anak.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati pada Sabtu 28 Februari 2026 menegaskan, perhatian khusus persoalan tersebut. Ia menyebut sekitar 3.900 kasus perkawinan anak masih terjadi di wilayah Jawa Timur.

Menurutnya, perkawinan di bawah usia 19 tahun berdampak luas terhadap kualitas keluarga. "Angka ini harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan pernikahan dini meningkatkan risiko stunting dan perceraian pada pasangan muda. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi melemahkan ketahanan keluarga jangka panjang.

Data BKKBN menunjukkan Jawa Timur telah mencapai Total Fertility Rate (TFR) sebesar 1,96. Namun stabilitas demografi dinilai belum cukup tanpa penguatan kualitas pembangunan keluarga.

Dalam aspek stunting, Jawa Timur mencatat prevalensi 14,7 persen tahun ini. Capaian itu lebih baik dibanding rata rata nasional sebesar 19,8 persen.

Maria menegaskan pencegahan perkawinan anak menjadi bagian strategi pembangunan keluarga berbasis siklus hidup. Pendampingan dilakukan sejak remaja melalui edukasi perencanaan kehidupan berkeluarga.

Program Sekolah Orang Tua Hebat dan Bina Keluarga Remaja terus diperkuat pemerintah daerah. Intervensi menyasar keluarga berisiko agar kesadaran terhadap dampak perkawinan anak meningkat.

Melalui evaluasi ini, BKKBN dan OPD KB berkomitmen menekan angka kasus. "Kami ingin tahun 2025 menjadi momentum penurunan signifikan perkawinan anak di Jawa Timur," tegasnya.