RRI.CO.ID, Surabaya - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan anggaran negara. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi layanan Treasury Connect dan implementasi aplikasi MyIntress sebagai sistem terintegrasi pengelolaan perbendaharaan.

Langkah tersebut disosialisasikan kepada satuan kerja mitra dalam kegiatan “Surabaya II Klasik (Kelas Kecil Asik)” yang digelar secara daring. Kepala KPPN Surabaya II, Marno, mengatakan pemanfaatan layanan digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada satuan kerja.

“Digitalisasi menjadi kebutuhan agar layanan lebih cepat, terdokumentasi, dan transparan. Kami ingin memastikan satuan kerja mendapatkan kemudahan dalam konsultasi maupun monitoring anggaran,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Treasury Connect, layanan konsultasi yang memungkinkan satuan kerja melakukan pemesanan jadwal asistensi secara daring tanpa dibatasi wilayah kerja KPPN. Sistem ini terintegrasi melalui aplikasi MyIntress.

Selain sebagai sarana booking layanan, MyIntress juga disiapkan menjadi platform utama yang akan menggantikan aplikasi sebelumnya, seperti OM SPAN dan MONSAKTI. Aplikasi ini menyediakan fitur monitoring realisasi anggaran, pengelolaan data komitmen dan supplier, pengelolaan bendahara dan pembiayaan, hingga rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

Pejabat teknis KPPN Surabaya II, Catur Febrianto, menyebut sistem booking layanan diharapkan membuat proses konsultasi lebih terstruktur. “Dengan sistem terjadwal, proses asistensi menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik,” katanya.

Selain digitalisasi layanan, KPPN Surabaya II juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi Halaman III DIPA guna menjaga keselarasan antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran. Satuan kerja diimbau segera melakukan penyesuaian sebelum batas waktu yang ditetapkan.

KPPN juga mengingatkan pentingnya penyelesaian rekonsiliasi awal Tahun Anggaran 2026 melalui MyIntress, termasuk memastikan tidak ada data Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) agar laporan keuangan lebih akurat dan akuntabel.

Melalui penguatan sistem digital tersebut, KPPN Surabaya II menargetkan pengelolaan anggaran negara berjalan lebih efektif, transparan, serta mendukung kesiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.