RRI.CO.ID, Surabaya - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik, mendorong penguatan sosialisasi reaktivasi BPJS. Ia ingin akses layanan kesehatan masyarakat semakin mudah.

Politikus PDIP tersebut menilai koordinasi antar instansi sudah berjalan baik, namun penguatan teknis masih dibutuhkan agar warga tidak bingung. Malik menyebut masih ada perbedaan persepsi di masyarakat, kebingungan muncul antara status PBI dan peserta mandiri.

“Ini mungkin perlu ditegaskan kembali agar masyarakat memahami alurnya dengan baik,” katanya, dalam hearing yang berlangsung Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menekankan pentingnya keseragaman informasi antar instansi. Terutama ketika warga berada dalam kondisi darurat medis.

Pihak BPJS menjelaskan kewenangan PBI berada di Dinas Kesehatan. BPJS menerima data yang didaftarkan pemerintah daerah sesuai aturan.

Malik menyoroti keluhan warga yang merasa diarahkan ke berbagai instansi. Menurutnya, hal itu menjadi catatan evaluasi bersama.

“Ini menjadi PR bersama agar alur layanan lebih dipahami masyarakat, sehingga tidak ada kesan saling mengarahkan,” ujarnya.

Ia menegaskan tujuan utama jaminan kesehatan adalah kemudahan akses serta layanan harus tersedia secara layak dan tepat waktu. Malik berharap ada rapat lanjutan dengan Dinas Kesehatan sehingga mekanisme yang ada diharapkan semakin sederhana dan jelas.

“Prinsipnya kita semua ingin masyarakat mendapatkan kemudahan. Koordinasi dan sosialisasi perlu terus diperkuat agar pelayanan berjalan optimal,” ujarnya.

Malik juga menyinggung pelatihan Kader Surabaya Hebat dan mengapresiasi sosialisasi yang telah dilakukan sepanjang 2025. Ia mengusulkan pelatihan lanjutan berbasis kelurahan atau kecamatan.

Skema jemput bola dinilai lebih efektif menyentuh warga. "Dengan skema ini kerja KSH untuk menyentuh langsung ke warga kian optimal" jelasnya.

Ia berharap pola tersebut memperkuat pemahaman para kader. Termasuk membantu pendataan dan informasi kepesertaan BPJS.