RRI.CO.ID, Surabaya – Usulan penerapan skema ganjil genap atau Electronic Road Pricing (ERP) di Surabaya dinilai tidak tepat. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, menilai kebijakan tersebut tidak tepat diterapkan di Kota Pahlawan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendorong Pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan penerapan ganjil genap maupun ERP sebagai solusi kemacetan.

Namun Josiah yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya menegaskan penolakannya terhadap wacana tersebut. Menurutnya, karakteristik jalan di Surabaya berbeda dengan Jakarta sehingga kebijakan serupa belum tentu efektif.

"Saya sangat tidak setuju dengan adanya skema ganjil genap ataupun ERP. Kondisi jalan di Surabaya berbeda dengan di Jakarta. Jika diterapkan, justru akan memicu kemacetan di tempat lain. Ini bukan solusi yang baik," ujarnya.

Ia menilai penerapan ganjil genap maupun ERP berpotensi memindahkan titik kemacetan ke ruas jalan lain dan memperparah kondisi lalu lintas secara keseluruhan. "Pasti kemacetan itu pindah dan makin memperparah keadaan," katanya.

Josiah menyebut ada tiga langkah yang lebih mendesak dilakukan Pemkot Surabaya untuk mengatasi kemacetan. Pertama, penyelesaian pembangunan ruas jalan yang masih tertunda, termasuk penanganan titik-titik bottle neck.

Kedua, percepatan perbaikan dan penguatan sistem transportasi umum. Ketiga, penerapan rekayasa lalu lintas yang tepat guna mengurai kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan.

Josiah menambahkan saat ini Surabaya tengah mengembangkan berbagai program transportasi umum, seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang didukung pendanaan pemerintah pusat. Ia meminta agar fokus diarahkan pada penguatan program tersebut.

"Kita fokus pada pengembangan transportasi umum yang sudah berjalan. Jangan munculkan wacana yang justru menimbulkan kegelisahan di masyarakat," ucapnya.