RRI.CO.ID, Surabaya - KPPN Surabaya II menyampaikan perkembangan kinerja APBN sampai dengan 31 Januari 2026 dalam kegiatan Stakeholder Day yang dihadiri oleh para pimpinan dan pengelola keuangan satuan kerja lingkup KPPN Surabaya II. Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi capaian tahun 2025 serta pemaparan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2026.

Kepala KPPN Surabaya II, Marno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa APBN Tahun 2026 dirancang dengan kebijakan yang bersifat ekspansif dan berkelanjutan. “APBN 2026 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempertahankan daya beli masyarakat, dengan tetap menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan,” ujarnya.

Hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Surabaya II tercatat sebesar Rp109,48 miliar dari estimasi Rp1,26 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU, yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap total realisasi PNBP.

Di sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp239,12 miliar dari total pagu Rp6,14 triliun atau sekitar 4 persen. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar, disusul belanja barang dan belanja modal. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) berjalan lancar dengan realisasi sebesar 20,62% dengan realisasi penyaluran pada DAU, DBH dan DAK Non Fisik. Penyaluran terbesar pada DAK Non Fisik yang telah mencapai penyaluran sebesar 25%.

KPPN Surabaya II juga menekankan pentingnya kepatuhan dalam pengajuan SPM melalui aplikasi SAKTI guna mewujudkan target “Zero Penolakan SPM” dan “Zero Retur”. “Kedisiplinan administrasi dan ketepatan dokumen menjadi kunci kelancaran pencairan anggaran. Sinergi yang baik antara satker dan KPPN akan mempercepat pelaksanaan program pemerintah dan penyerapan anggaran,” ucapnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut kembali ditegaskan komitmen penguatan budaya anti korupsi dan anti gratifikasi. Seluruh stakeholder diimbau untuk tidak memberikan apapun atas pelayanan yang diberikan, sejalan dengan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, KPPN Surabaya II optimistis pelaksanaan APBN 2026 dapat berjalan lebih optimal, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.