​RRI.CO.ID, Surabaya – Sekitar 45 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kota Surabaya tercatat dinonaktifkan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data nasional yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Hal itu dipastikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Surabaya, Muhammad Aras. Ia meminta masyarakat tidak panik menyikapi kebijakan tersebut. Ia memastikan, peserta yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mereka. 

“Kurang lebih 45.006 jiwa yang dinonaktifkan dari PBI JK. Namun sebelumnya, ada pengalihan juga peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemerintah daerah (Pemda) sebesar 56.557. Itu dialihkan dari PBPU Pemda untuk menggantikan peserta PBI JK yang dinonaktifkan,” ujar Aras, saat ditemukan Radio Republik Indonesia (RRI) dikantornya, Selasa 10 Februari 2026. 

Menurutnya, peserta yang dinonaktifkan dapat di reaktivasi kembali, baik sebagai PBI JK maupun sebagai peserta yang didaftarkan pemerintah daerah melalui skema PBPU Pemerintah. Untuk dapat di reaktivasi sebagai PBI JK, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI JK yang dinonaktifkan. Kedua, masuk kategori miskin atau rentan miskin. Ketiga, membutuhkan layanan kesehatan segera atau memiliki penyakit kronis.

“Peserta yang memang membutuhkan layanan segera atau sifatnya kronis, seperti kemoterapi, cuci darah, penyakit stroke, dan lain sebagainya, itu bisa di reaktivasi kembali,” ujarnya.

Saat ini, proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung melalui koordinasi BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta pihak kecamatan. "Warga Surabaya yang memenuhi syarat juga dimungkinkan didaftarkan kembali sebagai peserta PBPU Pemda yang dibiayai APBD," ucapnya.