​RRI.CO.ID, Surabaya - Ratusan mahasiswa menggelar aksi De(ad)mokrasi Indonesia II di kantor DPRD Jatim, pada Rabu 11 Februari 2026. Mereka membawa lima tuntutan melalui Wakil Rakyat, kepada Pemerintah Pusat.

Korlap Aksi, M. Rizqi Senja Virawan mengatakan, lima tuntutan utama tersebut meliputi pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga nasib guru honorer. Selain itu, wacana Pilkada tak langsung, serta deforestasi hutan.

"Kalau untuk tuntutan utama itu ada lima, ada lima isu utama. Isu pertama itu terkait dengan 11 juta peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan. Terus mengenai pegawai MBG yang diangkat. Dan di situ mendeskreditkan guru honorer sampai hari ini," ujarnya.

"Terus ada wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Saat ini banyak sekali deforestasi Indonesia yang menyebabkan bencana di mana-mana," tambahnya.

Sekitar 300 mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi ini, menyampaikan aspirasinya melalui Dewan Jatim. Mereka dari Unair, Universitas Islam Lamongan, Hangtua, serta beberapa Perguruan Tinggi lainnya.

"Yang kami harapkan di sini DPRD dan masyarakat, terutama dalam hal ini, saat ini, diwakili oleh mahasiswa yaitu satu suara," katanya.

Mereka mengajak seluruh masyarakat Jatim, satu suara untuk menekan pemerintah pusat. Karena isu yang dituntut adalah isu nasional.

"Sehingga setidaknya perwakilan kami di DPRD Jawa Timur satu suara dengan kami untuk Nanti pada akhirnya mengaudiens ke pusat," harapnya.

​