RRI.CO.ID, Surabaya - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) responsif terhadap kasus meninggalnya anak di Ngada, NTT. Koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan, untuk memastikan akar permasalahan yang dihadapi korban.

Saat di Surabaya pada Jumat, 6 Februari 2026, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengungkapkan, koordinasi telah dilakukan dengan Pemerintah daerah setempat. "Kita juga sudah koordinasi dengan Bupati Ngada dan sudah melakukan banyak hal untuk koordinasi lebih lanjut," katanya.

Menurut Arifah, persoalan yang dihadapi bukan semata hak anak, tetapi ada peran masyarakat didalamnya. "Karena ini bukan persoalan tentang hak anak saja. Tetapi sesungguhnya bagaimana masyarakat mempunyai perhatian dan empati," ucapnya.

Hasil penelusuran Kementerian PPPA menyebutkan, bahwa kasus anak di Ngada ini akumulasi dari berbagai persoalan dan permasalahan yang ada di sekitar. Bukan hanya sekedar karena minta buku dan bolpoin kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya. 

"Tetapi ini merupakan akumulasi yang ini harus ada kepedulian kita semua. Ya masyarakatnya, ya RT-nya, ya RW-nya, semuanya. Saya pikir harus bersama-sama saling peduli kepada tetangga kita dengan masyarakat kita," ujarnya. 

Oleh karena itu, Menteri Arifah mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, untuk lebih meningkatkan kepekaan diri terhadap permasalahan sekitar. "Ini menjadi mengingatkan kita semua, ayo kita instrospeksi bersama-sama, sejauh mana kita bisa menyapa tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita," ujarnya meminta.

Salah satu elemen masyarakat yang akan turut ambil bagian dari penyelesai masalah di masyarakat adalah, keberadaan Paralegal Muslimat NU. Menteri Arifah berharap, kehadiran Paralegal Muslimat NU, memberikan pendampingan hukum persoalan perempuan dan anak.

"Harus proaktif. Jadi bukan hanya menunggu di Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Tetapi mereka akan bersama-sama melihat apa yang terjadi di sekitarnya, supaya bisa diantisipasi lebih jauh hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.