RRI.CO.ID, Surabaya – Setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya menyisakan catatan penting. Catatan tersebut dinilai krusial bagi kemajuan Kota Surabaya ke depan.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyebut sejumlah persoalan mendasar. Mulai pengelolaan identitas kota, keamanan ketertiban, hingga pelayanan publik dasar.

Menurut Cahyo, potensi Surabaya sebagai Kota Pahlawan belum dimanfaatkan maksimal. Gelar tersebut dinilai belum diolah menjadi daya tarik wisata dan investasi.

"Tidak ada kota lain di Indonesia yang disematkan gelar Kota Pahlawan selain Surabaya. Tapi saya melihat pemerintah kota kurang mengoptimalkan potensi itu secara matang," kata pria yang juga Ketua Fraksi PKS, pada FGD Forum Wartawan Surabaya, 5 Februari 2026.

Ia menilai momentum peringatan kepahlawanan Mei dan November belum dimaksimalkan. Cahyo mengusulkan program tematik atau diskon wisata menarik wisatawan dan investor.

"Kalau ada event di Mei, mestinya November juga ada program yang terasa. Jadi identitas Kota Pahlawan bukan hanya slogan, tapi benar-benar memberi dampak ekonomi," tegasnya.

Cahyo juga menyinggung kritik Presiden Prabowo soal rumah radio Bung Tomo. Aset sejarah di Jalan Mawar dinilai belum dikelola optimal.

"Itu bagian bagaimana Surabaya menjaga nilai-nilai kepahlawanan. Jangan sampai warisan sejarah tidak dirawat dengan baik,” katanya.

Ia menekankan sinergi keamanan Pemkot dengan TNI dan Polri. Mitigasi ancaman keamanan dinilai masih lemah menghadapi aksi massa besar.

"Ketika ada potensi demo besar, pemerintah kota harus aktif berkomunikasi dengan pihak terkait. Mitigasi harus dilakukan sejak awal agar tidak berujung anarki dan merusak aset," jelasnya.

Soal ketertiban, Cahyo menilai penertiban belum disertai penataan jangka panjang. Ia juga menyoroti pelayanan publik belum ramah kelompok rentan.

"Ketertiban itu bukan sekadar menertibkan. Harus ada penataan dan pengelolaan. Kalau hanya penertiban, titik yang sama akan terus diulang. Ini menimbulkan ketidakpercayaan dan harus menjadi evaluasi serius,” lanjutnya.

Di sektor kesehatan, ia mencontohkan lansia kesulitan akses layanan digital. Digitalisasi dinilai perlu pendampingan bagi warga rentan.

"Digitalisasi itu bagus, tapi warga rentan harus didampingi. Lansia atau warga miskin jangan sampai kesulitan layanan kesehatan," ujarnya.

Cahyo juga menyoroti ketidaksinkronan data kemiskinan. Banyak warga mengeluhkan bantuan tidak tepat sasaran.

"Ada warga miskin yang tidak menerima bantuan. Tapi justru yang lebih mampu menerima. Hari ini seseorang sejahtera, besok bisa jadi rentan karena kehilangan pekerjaan. Keamanan, ketertiban, dan pelayanan dasar itu fondasi," tegasnya.