​RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Daerah, didorong untuk mencari alternatif pembiayaan, ditengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD). Salah satunya, melalui penerbitan obligasi daerah.

Sebagaimana dibahas dalam sarasehan nasional MPR RI dari fraksi partai Golkar di Surabaya, Kamis 5 Februari 2026. Obligasi ini diharapkan, menjadikan daerah tidak bergantung dari transfer pusat.

Ketua fraksi partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng menjelaskan, dengan memotong TKD, pemda harus kreatif mencari pembiayaan. Sejumlah negara di dunia, berhasil memperkuat stabilitas fiskal melalui penerbitan obligasi.

"Nah, pembiayaan yang biasa dilakukan hampir di seluruh dunia itu adalah obligasi daerah atau sukuk daerah, yang kalau di luar negeri itu istilahnya municipal bond," katanya.

Melchias mengungkapkan, saat ini sudah ada 18 negara yang menerbitkan obligasi daerah dan semua berhasil. Tingkat ketidakberhasilannya atau gagal bayar hanya sebesar cuma 0,1 persen.

"Pada umumnya daerah yang menerbitkan obligasi daerah, mereka sudah mempunyai program kerjanya, mereka sudah mengatur cash flow-nya dengan benar," ungkapnya.

Dengan angka gagal bayar itu di seluruh dunia hanya 0,1 persen, Melchias menilai sangat kecil. Dibandingkan dengan perbankan, memiliki rasio gagal bayar maksimal 5 persen.

"Rata-rata 2 sampai 3 persen yang namanya non-performing loan. Ini hanya 0,1 persen," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik usulan penerbitan obligasi daerah ini. Diharapkan, regulasi penerapan obligasi ini dipermudah.

Sarasehan nasional ini bertema "Obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah dan instrumen investasi publik". Surabaya menjadi kota keempat, setelah Sulawesi Utara, Jogja, dan Bandung.

Sebelum merampungkan naskah akademik, MPR RI masih akan melanjutkan pembahasan ke lima daerah. Setelah Surabaya, berlanjut ke NTT, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan, dan dua daerah lagi.

​