RRI.CO.ID, Surabaya - Pilkada tidak langsung berpotensi mengembalikan fungsi partai politik sebagai institusi utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah. Sebagaimana diungkapkan Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam.

Kepada RRI Surabaya, Sabtu 31 Januari 2026, Surokim mengatakan, saat pilkada langsung, partai kerap terjebak pada pragmatisme elektoral. Sedangkan dalam pilkada tidak langsung, partai politik menjadi pintu utama pencalonan.

"Ini membuat kaderisasi kembali penting, karena tidak ada jalur instan selain melalui partai,” kata Surokim dalam diskusi “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” di Surabaya.

Ia menjelaskan, mekanisme pilkada langsung sering kali mendorong partai memilih calon berdasarkan kekuatan modal dan popularitas, bukan rekam jejak kader. Akibatnya, kader yang tumbuh dari bawah justru tersisih.

“Partai sering terpaksa memilih calon yang punya modal besar karena biaya pilkada langsung sangat mahal. Dalam pilkada tidak langsung, tekanan biaya itu jauh berkurang,” ujarnya.

Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarok Muharam, menilai pilkada tidak langsung juga bisa memperbaiki relasi antara partai dan kadernya. Selama ini, menurut dia, pilkada langsung justru membuat partai kehilangan kendali atas proses kaderisasi.

“Pilkada langsung sering membuat partai hanya menjadi kendaraan elektoral. Kandidat datang membawa modal, lalu partai sekadar menjadi stempel formal,” kata Mubarok.

Ia mengatakan, dengan pilkada tidak langsung, partai didorong untuk lebih serius menyiapkan kader sejak dini. Proses pengkaderan menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas organisasi.

“Ketika pencalonan ditentukan melalui mekanisme internal partai dan DPRD, partai mau tidak mau harus menyiapkan kader yang benar-benar siap memimpin,” ujarnya.

Meski demikian, Mubarok mengingatkan bahwa penguatan kaderisasi hanya akan berjalan jika disertai dengan demokratisasi internal partai. Tanpa itu, pilkada tidak langsung justru berisiko melanggengkan oligarki.

“Kuncinya ada pada tata kelola internal partai. Kalau partainya demokratis, kaderisasi akan berjalan sehat,” tutur Mubarok.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), Prof Falih Suaedi, melihat isu pilkada tidak langsung dari perspektif hubungan antara demokrasi dan kapasitas negara. Ia menilai demokrasi membutuhkan syarat sosial dan ekonomi agar dapat bekerja secara optimal.

“Ada studi di Korea Selatan yang menunjukkan bahwa demokrasi baru menjadi stabil setelah pendapatan per kapita mencapai tingkat tertentu. Artinya, demokrasi membutuhkan fondasi ekonomi agar tidak mudah dibajak oleh kepentingan sempit,” ucap Prof Falih.

Menurut Prof Falih, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan apa pun model pilkada yang dipilih tetap menghasilkan sosok pemimpin. Kriteria kepemimpinan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Karena itu, tantangan kita bukan sekadar memilih antara demokrasi langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana memastikan bahwa sistem politik menghasilkan kebijakan publik yang adil, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” katanya.