RRI.CO.ID, Surabaya - Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh pada 2026 akan mengalami perubahan mendasar. Kabid Kepemudaan Disbudporapar Kota Surabaya Erringgo Perkasa memastikan perubahan tersebut dilakukan untuk menjawab persoalan ketidaktepatan sasaran yang terjadi pada tahun sebelumnya.

"Sebetulnya beasiswa untuk Perwali 2026 ini sangat berbeda dengan perwali sebelumnya. Perwali yang lama sudah kami cabut,” ujar Erringgo.

Ia menyebut, Pemkot Surabaya telah mencabut Perwali Nomor 135 dan Perwali Nomor 155. Sebagai gantinya, Pemkot Surabaya akan menggunakan Perwali Nomor 6 Tahun 2000 dan Perwali Nomor 4 Tahun 2026 sebagai dasar hukum penyaluran beasiswa. Dalam kebijakan baru tersebut, penerima beasiswa difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5.

"Kami masukkan penerima ke dalam desil 1 sampai 5, supaya sasaran kepada anak-anak yang benar-benar menerima itu tepat sasaran,” katanya.

Meski terdapat perubahan aturan, Erringgo menegaskan mahasiswa lama yang belum lulus tetap mendapat perhatian. Pemkot Surabaya tetap memberikan bantuan beasiswa bagi mereka.

“Di perwali itu kami tetap membantu, ada beberapa mahasiswa yang belum lulus dan tetap kami berikan beasiswa sebesar dua setengah juta,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut tetap diberikan meskipun mahasiswa bersangkutan masuk melalui jalur mandiri atau memiliki biaya kuliah yang relatif tinggi. Kebijakan ini telah dibahas bersama pihak kampus.

Eringgo mencontohkan kondisi di salah satu politeknik, di mana UKT terendah mencapai Rp4,5 juta. Hal inilah yang mendorong Pemkot Surabaya mengubah kebijakan beasiswa ke depan.

“Oleh karena itu perwali ini kami ubah, supaya ke depan, tahun 2026, ketika mereka tidak masuk SNBT, mereka tidak perlu ke jalur mandiri,” ujar Erringgo.

Pemkot Surabaya mengarahkan calon mahasiswa ke perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah bekerja sama. Dalam skema tersebut, mahasiswa tidak dikenakan uang gedung dan mendapatkan bantuan UKT sebesar Rp2,5 juta.

“Kami sudah sepakat dengan PTS, ketika mahasiswa masuk, uang gedungnya nol dan UKT yang kami berikan dua setengah juta,” jelasnya.

Menurut Erringgo, kebijakan ini disambut positif oleh PTS. Ia mengungkapkan, selama ini banyak kampus swasta menghadapi persoalan mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah.

“Ini sebetulnya anugerah bagi PTS. Ini yang ditunggu-tunggu, karena selama ini mereka menangis,” ujarnya.

Ia mencontohkan, di salah satu PTS terdapat mahasiswa yang benar-benar tidak mampu membayar biaya pendidikan. Bahkan di kampus lain tercatat piutang hingga Rp1,7 miliar akibat mahasiswa tidak bisa membayar kuliah, ujian, hingga wisuda.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi negeri (PTN), Pemkot Surabaya memastikan seluruh mahasiswa yang masuk kategori desil 1 hingga desil 2 akan mendapatkan bantuan.

“Yang penting mereka masuk di dalam desil satu sampai dua, berapapun jumlahnya akan kami cover,” kata Erringgo.

Terkait basis data, Erringgo menyebut pada 2026 Pemkot Surabaya hanya menggunakan satu data terpadu. Langkah ini diambil agar penyaluran beasiswa lebih terarah.

“Untuk tahun 2026, data yang digunakan cuma satu, yaitu data desil satu sampai dua, supaya lebih tepat sasaran,” tegasnya.​