RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya memperluas Program Beasiswa Pemuda Tangguh pada 2026. Program menyasar mahasiswa keluarga miskin dan pra-miskin ber-KTP Surabaya Desil 1–5.

Perluasan program dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi negeri, swasta, dan lembaga pendidikan. Bantuan mencakup biaya pendidikan maksimal Rp2.500.000 per semester serta uang saku bulanan.

Uang saku diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama sepuluh bulan. Program ini bertujuan menjaga akses pendidikan tinggi bagi keluarga rentan ekonomi.

Plt Kepala Disbudporapar Surabaya, Heri Purwadi, mengungkap hasil evaluasi menunjukkan ketidaktepatan sasaran. Sekitar 70 persen penerima bantuan bukan berasal dari keluarga miskin dan pra-miskin.

“Menyangkut kebutuhan mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya. Bapak Wali Kota berpesan bantuan pendidikan tidak boleh kapitalis,” ujar Heri.

Heri menyebut mayoritas penerima bantuan berasal dari jalur mandiri. Jalur tersebut umumnya diikuti keluarga mampu karena adanya kewajiban membayar uang gedung.

“Yang dapat bantuan banyak dari jalur mandiri yang mana jalur ini banyak orang mampu dan ada uang gedungnya,” katanya. Temuan ini memicu perhatian langsung Wali Kota Surabaya.

Wali Kota Eri Cahyadi melakukan pengecekan setelah menerima laporan warga. Verifikasi menunjukkan penerima jalur mandiri memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

“Ketika Pak Wali mendapatkan laporan dari warga, Pak Wali cek agar bantuan tepat sasaran. Gaji yang dimasukkan banyak di atas Rp15 sampai 20 juta per bulan,” ungkap Heri.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Jalur mandiri menjadi indikator kuat kemampuan ekonomi keluarga penerima.

“Pak Wali ‘ngamuk’ nek bantuan gak tepat sasaran,” tegas Heri. Wali Kota kemudian memerintahkan evaluasi menyeluruh penerima beasiswa 2026.

“Pak Wali tidak mau bantuan dinikmati segelintir orang karena ini kapitalis. Bantuan akan dihentikan bagi keluarga mampu,” tegasnya.

Evaluasi sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait fakir miskin dan anak terlantar. Prioritas bantuan diarahkan kepada warga Surabaya miskin dan pra-miskin.

“Gawe keluarga miskin barek pra-miskin tetap entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT,” imbuhnya. Pemkot menyelesaikan pembiayaan bersama masing-masing kampus.

“Negoro teko gawe bantu wong seng gak mampu,” kata Heri. Evaluasi memastikan kehadiran negara tepat sasaran.