KBRN, Surabaya: Pemerintah menggulirkan Sekolah Rakyat sebagai strategi memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan gratis berbasis asrama. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh akses pendidikan layak dan peluang hidup yang lebih baik.
Kepala Pusat Pengembangan Desa dan Daerah LPPM Unesa, Mufarihull Hazin, atau yang akrab disapa Fahri, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan sarana pemberdayaan untuk keluar dari jerat kemiskinan struktural.
"Sekolah Rakyat ini bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk mengentaskan kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin perlu diberdayakan agar tidak terjebak dalam kemiskinan struktural. Bekal ilmu akan membawa mereka pada perubahan nasib, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga keluarganya," ujar Fahri dalam Dialog Interaktif Pro1 RRI berjaringan Korwil X Jatim, Kamis (19/6/2025).
Sebagai koordinator program Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Unesa mencatat pengembangan sekolah ini telah menjangkau 13 kabupaten/kota. Pemerintah memprioritaskan wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi.
"Kami mendampingi daerah-daerah dalam membangun model pendidikan berbasis kebutuhan lokal, tapi tetap berstandar nasional. Namun, kami juga menegaskan bahwa program ini harus dikawal agar tidak salah sasaran," imbuh Fahri.
Ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar bantuan benar-benar menyasar keluarga miskin ekstrem, bukan sekadar menjadi proyek simbolik.
Data Kementerian Sosial RI tahun 2024 menunjukkan, sebanyak 5,8 juta rumah tangga masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Jawa Timur masuk lima besar provinsi dengan jumlah keluarga miskin ekstrem terbanyak di Indonesia.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi jangka panjang selain bantuan sosial yang bersifat sementara. Lewat pendidikan dan pengasuhan yang layak, anak-anak dari keluarga miskin berkesempatan membebaskan diri dari siklus kemiskinan antargenerasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....