RRI.CO.ID, Surabaya - Bulan Ramadan menjadi momentum masyarakat berlomba menyalurkan harta di jalan kebaikan, terutama dalam berzakat. Pakar Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam UNAIR, Tika Widiastuti mengatakan zakat harus dikelola dengan standar mutu dan berorientasi pemberdayaan masyarakat.

Zakat tidak hanya kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen penting menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki makna strategis mengurangi kesenjangan sosial.

Instrumen ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil di tengah masyarakat.

Tika Widiastuti SE MSi menilai kesejahteraan yang terlihat belum sepenuhnya menghapus kesenjangan sosial ekonomi.

Ia menjelaskan pengelolaan zakat harus mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. “Fungsi pemberdayaan dan pendayagunaan zakat mampu menciptakan keadilan sosial serta meminimalkan ketimpangan,” ucapnya, Senin, 9 Maret 2026.

Agar tepat sasaran, penyaluran zakat tidak cukup mengandalkan rekomendasi dan pengamatan. Penyaluran harus terintegrasi dan berbasis data yang valid serta terverifikasi.

Langkah ini telah diupayakan BAZNAS melalui platform SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS. Sistem tersebut membuat proses verifikasi data lebih transparan bagi BAZNAS dan lembaga amil zakat.

Tika juga menekankan pentingnya good amil governance dalam lembaga zakat. Tata kelola yang baik menentukan efektivitas zakat menciptakan keadilan sosial.

“Hingga kini, lembaga zakat yang laporannya teraudit resmi masih di bawah sepuluh persen,” ujarnya. Ia menilai penguatan ekosistem zakat menjadi langkah penting yang harus dilakukan.

Dengan demikian, zakat tidak sekadar alternatif, tetapi instrumen strategis kesejahteraan masyarakat. Tika melihat potensi besar generasi muda dalam memperkuat tata kelola zakat.

Kemampuan literasi digital Gen Z dapat membantu evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi. “Harapannya, Gen Z mengubah paradigma bahwa zakat bukan kewajiban akhir, tetapi gaya hidup sejak awal,” ucapnya.