Dualisme Percasi Surabaya Belum Tuntas, Kubu Didik Edy Desak KONI Bertindak

RRI.CO.ID, Surabaya - Persoalan dualisme kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Surabaya hingga kini belum menemukan titik terang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu jalannya organisasi maupun pembinaan atlet catur di Kota Surabaya.

Kubu Didik Edy Susilo yang terpilih melalui Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) menilai rekomendasi dari KONI Surabaya menjadi kunci untuk mengakhiri polemik yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Tanpa adanya kepastian administrasi, organisasi dinilai sulit bergerak secara optimal.

"Kami meminta KONI Surabaya segera mengeluarkan surat rekomendasi ke Pengprov Percasi Jatim tujuannya agar dapat SK Kepengurusan," kata salah satu formatur Muskotlub Percasi Surabaya, Soerdamadji, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurut Soerdamadji, Muskotlub yang digelar pada 2024 merupakan forum resmi dan memiliki landasan yang jelas. Forum tersebut disebut telah mendapat dukungan serta rekomendasi dari pihak terkait sebelum dilaksanakan.

"Namun Pak Didik ini sudah mencalonkan sebagai ketua. Otomatis kalau sudah ada calon kan tidak bisa yang 2 periode maju lagi," tuturnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan AD/ART Percasi, seorang ketua pengurus kabupaten atau kota hanya dapat menjabat maksimal dua periode. Karena sudah ada calon lain yang maju dalam proses pemilihan, pihaknya menilai tidak ada dasar bagi ketua sebelumnya untuk kembali mencalonkan diri.

Di tengah belum selesainya konflik organisasi, kubu Didik Edy mengaku lebih mengkhawatirkan dampaknya terhadap pembinaan atlet. Mereka menilai ketidakjelasan kepengurusan dapat menghambat persiapan atlet menuju ajang olahraga yang akan datang.

"Dalam menghadapi Porprov kita bertanggungjawab menyiapkan atlet-atlet kita untuk Porprov. Kita sayang sekali terhadap Kota Surabaya ini kalau masalah ini tidak segera selesai," kata Didik.

Didik mengaku prihatin karena sejak terpilih melalui Muskotlub pada 2024, hingga kini kepengurusan yang dipimpinnya belum mendapatkan pengesahan melalui surat rekomendasi dari KONI Surabaya. Sementara itu, muncul informasi bahwa rekomendasi justru diberikan kepada kepengurusan lain.

"Kecurigaan saya ini ada tekanan politis. Maksud saya olahraga ya olahraga rek, politik ya politik, jangan begitu kasihan atletnya, kasihan Surabaya, padahal di Porprov kita butuh medali banyak," ujarnya.

Dualisme kepengurusan sendiri bermula setelah masa jabatan Budi Leksono periode kedua berakhir pada 23 Maret 2024. Meski terdapat masa tenggang enam bulan, pelaksanaan musyawarah kota yang digelar pada Mei 2024 tidak menghasilkan keputusan karena terjadi kebuntuan dalam forum.

Situasi itu membuat kepengurusan sementara diambil alih pelaksana tugas yang ditunjuk Pengprov Percasi Jawa Timur. Selanjutnya, Muskotlub digelar pada 20 Oktober 2024 dan secara aklamasi menetapkan Didik Edy Susilo sebagai Ketua Percasi Surabaya periode 2024–2028.

Setelah hasil Muskotlub ditetapkan, kubu Didik Edy mengajukan permohonan rekomendasi kepada KONI Surabaya untuk proses pengukuhan kepengurusan. Namun hingga kini, dualisme masih terjadi karena muncul kepengurusan lain hasil musyawarah berbeda yang juga diterima oleh KONI Surabaya.

Kondisi tersebut membuat kubu Didik Edy kembali mendesak KONI Surabaya agar segera memberikan kejelasan. Mereka berharap keputusan yang diambil nantinya dapat mengakhiri polemik organisasi dan memberikan kepastian bagi pembinaan atlet catur Surabaya ke depan.