‎RRI.CO.ID, Surabaya - Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Golkar, Erik Hermawan, mengapresiasi respons positif pemerintah. Apresiasi ini terkait perjuangan mendorong solusi berkeadilan bagi industri rokok di Madura.

Perjuangan tersebut dilakukan bersama Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun. Keduanya konsisten menyuarakan kepentingan pelaku industri rokok daerah.

Hal ini menyusul wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penambahan lapisan tarif baru cukai hasil tembakau.

‎Erik menilai, langkah pemerintah tersebut menjadi titik terang bagi petani tembakau dan pengusaha rokok rakyat di Madura. Sebab selama ini berada dalam tekanan penegakan hukum tanpa solusi transisi yang memadai.

‎“Saya bersyukur perjuangan kami di Komisi XI, khususnya bersama Pak Misbakhun, mulai direspons secara positif oleh pemerintah,” ujar Erik, Kamis (15/1/2026).‎

‎Menurut Erik, polemik rokok ilegal di Madura tidak bisa diselesaikan semata melalui pendekatan represif. Komisi XI DPR RI mendorong agar negara membuka ruang legalisasi bertahap bagi pelaku usaha kecil agar bisa masuk ke dalam sistem resmi.

‎“Tujuannya jelas, agar petani tembakau dan pengusaha rokok Madura tetap hidup, sekaligus negara mendapatkan penerimaan,” katanya.

‎Ia menjelaskan, perjuangan tersebut dilakukan melalui berbagai forum resmi, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) di daerah dan di Jakarta, serta komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Erik menyebut dukungan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjadi faktor penting dalam mengawal aspirasi masyarakat Madura hingga ke tingkat pengambil kebijakan nasional.

Erik menegaskan langkah tersebut juga merupakan implementasi arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

‎“Ketum Golkar selalu mengingatkan kami agar setiap perjuangan politik harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, tanpa mengorbankan kepentingan negara,” ujar Erik.

‎Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah membahas penambahan satu lapisan tarif baru cukai hasil tembakau. Kebijakan ini ditujukan untuk memberi ruang pengusaha rokok ilegal agar beralih menjadi legal dan berkontribusi terhadap penerimaan negara.

‎“Kita akan memastikan satu layer baru, masih dalam tahap diskusi,” kata Purbaya.

‎Namun demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi apabila masih ditemukan pelanggaran setelah kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Penindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku usaha yang tetap melanggar ketentuan cukai.

‎Menanggapi hal itu, Erik berharap kebijakan baru tersebut disertai sosialisasi dan pendampingan yang masif bagi pelaku usaha rokok rakyat di Madura. Ia menekankan, perjuangan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai politisi Partai Golkar yang terpilih mewakili masyarakat Madura di Senayan.

‎“Saya dan Partai Golkar berkomitmen mengawal kebijakan yang adil, agar rakyat terlindungi dan negara tetap kuat,” katanya mengakhiri.