‎KBRN, Sidoarjo: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memperkuat perhatian pemerintah terhadap keamanan dan keandalan infrastruktur pondok pesantren di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan melaksanakan audit teknis bangunan pesantren di sembilan provinsi hingga Desember 2025.

‎Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, mengatakan bahwa audit tersebut merupakan bagian dari upaya nasional untuk memastikan seluruh bangunan pesantren memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi.

‎“Kami ditugaskan untuk melakukan audit terhadap keandalan bangunan pondok pesantren. Tahun ini kami akan melakukan audit di sembilan provinsi hingga Desember 2025, dan tahun depan akan diperluas ke wilayah lain,” kata Dewi saat meninjau Ponpes Al Khoziny, Kamis (13/11/2025).

‎Audit yang dilakukan mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari kekuatan struktur, instalasi kelistrikan dan penangkal petir, hingga sistem air minum dan sanitasi.‎

‎“Dari hasil audit nanti, kami bisa memberikan rekomendasi perbaikanbaik dari sisi struktur, MEP, maupun sanitasi agar pondok pesantren memiliki bangunan yang benar-benar layak dan aman sesuai standar teknis,” jelas Dewi.

‎Selain kegiatan audit, Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan pembangunan kembali salah satu kompleks pondok pesantren di lokasi baru dengan luas lahan sekitar 4.100 meter persegi, yang kini masih dalam proses penyelesaian administrasi tanah dan penyusunan detail engineering design (DED).

‎“Kami berharap proses administrasi lahan bisa segera selesai agar pembangunan dapat dimulai pada akhir tahun ini,” katanya.

‎Dewi menambahkan, pemindahan lokasi pembangunan ke area baru dilakukan berdasarkan hasil evaluasi lapangan yang menyoroti faktor keselamatan dan kemudahan akses.‎

‎“Lokasi lama memiliki akses yang terbatas, bahkan sulit dijangkau alat berat saat terjadi bencana. Lokasi baru ini dekat dengan jalan raya dan memiliki akses lebar, sehingga jauh lebih aman dan memudahkan penanganan darurat,” terangnya.

‎Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pesantren memiliki fasilitas pendidikan yang aman, sehat, dan sesuai standar infrastruktur nasional.

‎“Pemerintah ingin memastikan bangunan pesantren tidak hanya berdiri, tapi juga andal, aman, dan memberi kenyamanan bagi para santri,” kata Dewi.