KBRN, Surabaya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya lewat penindakan. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Warduana, menyebut ada tiga strategi yang dijalankan.

“Tugas KPK bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan dan pendidikan. Kami sebut sebagai trisula,” kata Wawan dalam dialog bersama RRI, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, efek jera memang muncul lewat penindakan. Namun, akar persoalan harus diselesaikan dengan perbaikan sistem di lembaga negara maupun pemerintah daerah.

“Kita dorong sistem berbasis IT agar mengurangi tatap muka, sehingga celah korupsi tertutup,” katanya.

Sementara itu, pendidikan antikorupsi ditanamkan sejak usia dini. Mulai PAUD hingga perguruan tinggi, nilai integritas harus menjadi budaya agar korupsi bisa benar-benar lenyap.

“Peran masyarakat juga vital. Tidak bisa KPK sendiri. Masyarakat bisa jadi penyuluh antikorupsi,” ucapnya, tegas.

Sekda Jawa Timur, Adhy Karyono, menyebut pihaknya menyambut program penyuluh antikorupsi dengan antusias. Menurutnya, penyuluh menjadi mitra strategis sekaligus kepanjangan tangan KPK.

“Komitmen kami jelas, wujudkan tata kelola bersih dan akuntabel. Transformasi digital dan reformasi birokrasi sudah kami jalankan,” ujar Adhy.

Ia menambahkan, tantangan terbesar justru ada pada pola pikir. Karena itu, agen penyuluh penting untuk membuka kesadaran bahwa budaya korupsi harus dihentikan.

“Anggaran 3 persen dari daerah sudah kami penuhi. Kami juga menambah jumlah penyuluh dari unsur ASN,” kata Adhy.

Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Jatim mencatat, saat ini ada 270 penyuluh aktif di wilayahnya. Mereka berasal dari beragam profesi, mulai ASN hingga guru.

“Penyuluh berperan menjaga zona integritas. Inilah gerakan bersama membangun budaya antikorupsi di Jawa Timur,” ujarnya.