Pemkot Surabaya Gandeng MUI - Kemenag, Targetkan Cakupan BIAS 2026 Capai 90 Persen
- 29 Jun 2026 15:32 WIB
- Surabaya
RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2026. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi sekaligus mengejar target cakupan BIAS sebesar 90 persen.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum advokasi dan koordinasi yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat. Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berharap perlindungan anak terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) semakin optimal dan mampu mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya, Anna Fajriatin, mengatakan cakupan BIAS di Surabaya pada 2025 mencapai 85 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 90 persen melalui penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Target tahun ini harus lebih baik. Tahun lalu cakupan BIAS mencapai 85 persen, sedangkan tahun ini kami menargetkan meningkat menjadi 90 persen melalui penguatan kolaborasi seluruh pihak," kata Anna, Senin, 29 Juni 2026.
Anna menegaskan, keberhasilan program imunisasi tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Kesehatan dan puskesmas. Dukungan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, sekolah, pondok pesantren, perangkat wilayah, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh agama menjadi faktor penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi.
Menurutnya, Surabaya memiliki peran strategis sebagai daerah percontohan pelaksanaan BIAS. Karena itu, keberhasilan kolaborasi yang dibangun diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain.
"Kalau Surabaya berhasil, daerah lain akan melihat dan meniru pola kolaborasi yang kita bangun. Tantangan ini harus kita jawab bersama melalui sinergi yang semakin kuat," ujarnya.
Meski demikian, Anna mengakui masih terdapat sebagian masyarakat yang ragu memberikan imunisasi kepada anaknya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya melibatkan ulama, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader kesehatan, hingga pemerintah kelurahan agar edukasi kepada masyarakat lebih mudah diterima.
"Kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar edukasi mengenai imunisasi dapat diterima dengan lebih baik. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis target BIAS 2026 dapat tercapai," katanya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, KH Muhaimin Ali, menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi pelaksanaan imunisasi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat di tengah maraknya informasi yang menyesatkan mengenai vaksin.
"Ketika ada satu anak yang belum terlindungi, risiko penularan kepada teman-temannya di sekolah maupun lingkungan sekitar menjadi semakin besar. Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi harus terus diperkuat," ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu lagi meragukan kehalalan vaksin yang digunakan pemerintah. Sebab, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan vaksin dalam program imunisasi pemerintah berstatus halal.
"Pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa hoaks dapat menghambat program kesehatan masyarakat. Karena itu, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan ulama, tenaga kesehatan, pemerintah, dan dunia pendidikan agar informasi yang diterima masyarakat berdasarkan fakta ilmiah dan pertimbangan syariat," imbuhnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....