KBRN, Surabaya: Pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR, pemerintah tahun ini akan menyebar 288 ribu televisi pintar ke sekolah di daerah tertinggal. Pakar sosiologi pendidikan UNAIR, Prof Dr Tuti Budirahayu, Dra, MSi menilai inisiatif pemerintah berpotensi positif, namun tetap perlu kajian mendalam untuk manfaat jangka panjang.

Program itu, ditujukan agar anak-anak di wilayah 3T bisa mengikuti pembelajaran virtual dari guru terbaik. “Kalau bicara konteks kebaikan, ya, saya rasa baik, namun kemanfaatannya yang harus dilihat lebih jauh,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

Ia mempertanyakan kesiapan infrastruktur internet di desa, pemahaman guru terhadap teknologi, serta metode pembelajaran yang tepat.

Meski beberapa perguruan tinggi telah menggunakan televisi pintar, Prof Tuti menilai itu hanya variasi media pembelajaran. Menurutnya, digitalisasi pendidikan tidak cukup berhenti pada distribusi perangkat semata.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan Indonesia masih terletak pada minimnya literasi pengetahuan. “Kalau itu sekadar alat bantu, tentu saja tidak menyelesaikan masalah,” katanya.

Yang penting, menurutnya, adalah kualitas sumber daya manusia dan sinergi infrastruktur. Tanpa itu, kebijakan ini hanya menjadi reformasi kosmetik.

Ia menekankan pentingnya asesmen kebutuhan sebelum penyaluran perangkat. Distribusi masif tanpa kajian dapat menimbulkan masalah baru, termasuk potensi penyimpangan.

Lebih jauh, Prof Tuti menilai digitalisasi pendidikan memang tak terelakkan. Karena itu, perlu porsi sesuai jenjang pendidikan.

“Murid SD berbeda kebutuhannya dengan SMP atau SMA. Semakin tinggi jenjang, semakin besar kebutuhan teknologi digital,” ucapnya.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan dibuat berdasarkan kajian mendalam. Tanpa itu, kebijakan akan sulit efektif.

Prof Tuti juga menyoroti pentingnya literasi digital, sebab teknologi masih dominan dipakai untuk hiburan semata. Menurutnya, jika dimanfaatkan optimal untuk pembelajaran, manfaatnya akan lebih terasa bagi siswa.