Wali Kota Eri Minta Pejabat Perempuan Kantongi Rida Suami Sebelum Mutasi
- 30 Jun 2026 14:03 WIB
- Surabaya
RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan mutasi lanjutan bagi aparatur sipil negara dalam waktu dekat. ASN perempuan calon pejabat strategis wajib memperoleh rida atau izin suami.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan itu mempertimbangkan beratnya tugas pejabat lapangan. Dukungan keluarga dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
"Insyaallah kita juga akan ada mutasi. Harusnya besok mutasinya, cuma kemarin saya juga sampaikan karena pekerjaan ini berat, maka saya meminta terutama yang perempuan itu mencari rida suaminya," katanya, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurut Eri, pejabat perempuan sering bertugas hingga malam untuk melayani masyarakat. Karena itu, mereka harus lebih dahulu meminta izin kepada suami.
"Karena saya minta yang perempuan-perempuan ini minta izin suaminya harus fardhu ain. Karena dia ada yang keluar malam, ada yang menjaga malam," ujarnya.
Ia memperkirakan jadwal mutasi bergeser sambil menunggu laporan pejabat perempuan. Laporan tersebut berisi persetujuan suami terhadap penugasan mereka.
"Nah, ketika mereka mengundurkan diri maka kita akan rekap, insyaallah mutasinya mundur hari Jumat atau hari Senin," katanya.
Eri menegaskan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keharmonisan keluarga para pejabat perempuan. Ia tidak ingin tugas melayani masyarakat memicu persoalan rumah tangga.
Pejabat perempuan tanpa izin suami tetap akan menduduki jabatan struktural. Namun, mereka tidak ditempatkan sebagai pimpinan di garda terdepan.
"Kalau camat jadi Kabid, lurah jadi Katimja, tetap dia menjabat tapi tidak di garda terdepan," paparnya.
Eri mengaku telah mengumpulkan seluruh pejabat perempuan untuk menyampaikan kebijakan tersebut. Mereka diminta segera melaporkan persetujuan suami kepada Badan Kepegawaian.
"Saya tadi kumpulkan yang perempuan untuk minta izin suaminya. Karena ridanya suami adalah ridanya Gusti Allah," katanya.
Eri memastikan tiga kecamatan yang sebelumnya mendapat teguran juga masuk evaluasi mutasi. Evaluasi tersebut mencakup camat maupun lurah di wilayah terkait.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....