Berangkat Haii, Walikota Eri Tunjuk Armuji dan Syamsul Jadi PLH

RRI.CO.ID, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama dirinya menunaikan ibadah haji selama kurang lebih dua pekan. Untuk menjaga stabilitas pelayanan, Wali Kota Eri menunjuk Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) Wali Kota Surabaya.

Sementara itu, posisi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya akan dijabat oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Hariadi. Penunjukan tersebut dilakukan karena Sekda Kota Surabaya Lilik Arijanto juga menunaikan ibadah haji pada periode yang sama.

Wali Kota Eri dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri, Rini Indriyani. Meski demikian, ia memastikan seluruh sistem pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap berjalan normal selama dirinya berada di luar negeri.

“Insyaallah pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Ini sekaligus menjadi pembuktian terhadap sistem yang sudah kami bangun,” kata Wali Kota Eri, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, momentum tersebut menjadi ujian sekaligus pembuktian terhadap sistem birokrasi yang selama ini dibangun di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia menilai keberhasilan sebuah kota tidak boleh bergantung pada figur kepala daerah semata, melainkan pada kekuatan sistem pelayanan publik yang berjalan konsisten.

Karena itu, selama dua minggu meninggalkan Surabaya, ia ingin memastikan kinerja birokrasi tetap terjaga, terutama dalam hal percepatan pelayanan publik dan penanganan keluhan masyarakat maksimal dalam waktu 1x24 jam.

“Surabaya tidak boleh bergantung pada wali kotanya. Keberhasilan Surabaya ditentukan oleh birokrasi yang cepat, sistem yang tepat, serta kolaborasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.

Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, Wali Kota Eri mengaku telah mengumpulkan seluruh jajaran perangkat daerah (PD) untuk memastikan seluruh sistem pelayanan publik tetap berjalan optimal selama dirinya berada di Tanah Suci.

Ia menegaskan, birokrasi menjadi penentu utama keberhasilan pemerintahan karena masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu, sedangkan pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan tanpa hambatan.

Menurutnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjaga ritme pelayanan publik tetap cepat dan responsif meski kepala daerah sedang tidak berada di tempat.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah tetap menjaga koordinasi dan memastikan berbagai program pelayanan masyarakat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Karena itu saya tekankan, birokrasi yang baik harus tetap berjalan dan menjadi kekuatan utama dalam melayani masyarakat,” ujarnya.