RRI.CO.ID, Mojokerto — Pemerintah Kota Mojokerto menunjukkan kinerja positif pada tahun pertama kepemimpinan jilid kedua Wali Kota Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi. Berpedoman pada Panca Cita sebagai arah pembangunan, sejumlah indikator makro daerah mengalami penguatan signifikan.

Di sektor pendidikan, program sekolah gratis, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta pengembangan sekolah Adiwiyata tetap berjalan konsisten. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto menjadi 82,35 dari sebelumnya 81,76. Capaian ini menempatkan IPM Kota Mojokerto dalam kategori tinggi.

“IPM yang terus meningkat menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan berada pada jalur yang benar. Ini menjadi fondasi untuk mencetak generasi unggul,” ujarnya.

Kinerja sektor kesehatan juga memperlihatkan penguatan. Status Universal Health Coverage (UHC) meningkat dari Madya menjadi Utama, disertai operasional Puskesmas Kedundung selama 24 jam untuk memperluas akses layanan. Prevalensi stunting ditekan hingga 1,07 persen, sementara usia harapan hidup meningkat menjadi 76,31 tahun dari sebelumnya 75,99 tahun.

Di bidang ekonomi, Pemkot Mojokerto mengakselerasi pemberdayaan melalui Mojo Shop Fiesta, pelatihan dan pendampingan UMKM, fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, TKDN, serta pelatihan kerja berbasis kompetensi dan Mojo Entrepreneurship Camp 2025.

“Langkah tersebut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,05 persen serta penurunan Indeks Gini dari 0,355 menjadi 0,298,” kata Ning Ita.

Dari sisi tata kelola, Indeks Pelayanan Publik meningkat menjadi 4,67. Reformasi birokrasi difokuskan pada percepatan, transparansi, dan responsivitas layanan. “Pelayanan publik harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kenaikan indeks menjadi motivasi untuk terus berinovasi,” ujarnya.

Penguatan stabilitas sosial juga dilakukan melalui pengaktifan kembali siskamling dan program RT Berseri guna memperkuat partisipasi warga serta menciptakan lingkungan yang kondusif.

Ning Ita menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. “Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci agar setiap kebijakan memberi manfaat nyata,” ujarnya.