KBRN, Surabaya: Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Dini Rahmania, meminta penyelenggara travel Haji Furoda bertanggung jawab penuh atas kegagalan terbitnya visa yang berimbas ribuan jemaah batal berangkat.

“Saya sangat prihatin terhadap calon jamaah haji Furoda yang telah membayar mahal, namun batal berangkat karena visanya tidak terbit. Ini bukan semata soal teknis visa, tapi juga soal hak konsumen yang harus dilindungi. Travel tidak bisa lepas tangan,” ujar Dini dalam pernyataan resminya, Rabu (4/6/2025).

Menurut Dini, kasus ini harus dilihat bukan hanya dari sisi ibadah, tetapi juga dari aspek perlindungan konsumen. Ia menegaskan bahwa travel wajib memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada jamaah sejak awal, termasuk menyusun kontrak tertulis yang mencantumkan risiko visa dan skema pengembalian dana.

“Jangan sampai masyarakat jadi korban praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab hanya karena ingin beribadah,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Dini meminta pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara Haji Furoda. Ia juga mendorong diterapkannya rekening bersama (escrow account) agar dana jamaah hanya dicairkan jika visa resmi telah terbit.

Dini, yang merupakan legislator asal Jatim ini juga mengusulkan adanya standarisasi penyelenggara haji non-kuota agar lebih transparan dan akuntabel. Travel yang menyalahi aturan atau tidak mengembalikan dana secara adil harus diberikan sanksi tegas.

“Ini pelajaran penting. Pemerintah harus hadir. Komisi VIII akan terus mengawal agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dengan embel-embel haji tanpa antrean, tapi ternyata fiktif,” tutupnya.