KBRN, Surabaya: Keputusan Pemerintah Arab Saudi untuk tidak menerbitkan kuota visa Haji Furoda pada musim haji 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara jasa perjalanan haji dan umrah di Indonesia.

Ketua DPD AMPHURI Jawa Timur, Mohammad Sufyan Arief, menyebut kebijakan ini berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi biro perjalanan yang telah menerima pembayaran dari calon jemaah.

Haji Furoda, atau visa Mujamalah, merupakan jalur haji non-kuota resmi pemerintah Indonesia. Jemaah yang berangkat melalui jalur ini menggunakan undangan langsung dari Pemerintah Arab Saudi.

Namun, pada tahun ini Arab Saudi membatasi penerbitan visa tersebut, termasuk bagi Indonesia. Hal itu diungkapkan Mohammad Sufyan Arief kepada RRI, Senin (2/6/2025).

"Infonya dari rekan di Arab Saudi, otoritas setempat memang tidak mengeluarkan visa Haji Furoda untuk negara-negara yang sudah memiliki kuota haji reguler. Untuk Indonesia hanya diberikan sedikit," ungkap Sufyan.

AMPHURI mengaku telah memberi peringatan dini kepada penyelenggara haji mengenai potensi penutupan visa sejak 26 Mei 2025. Surat pemberitahuan tersebut meminta anggota travel tetap bertanggung jawab terhadap janji kepada jemaah.

"Kami sudah memberikan surat pemberitahuan, bahwa para travel anggota AMPHURI juga harus bertanggung jawab atas janji dan komitmen yang sudah disampaikan kepada calon jemaah Haji Furoda," tegas Sufyan.

Saat ini, AMPHURI tengah menjalin komunikasi dengan KBRI di Arab Saudi dan otoritas haji setempat. Upaya ini dilakukan untuk mencari solusi agar visa Furoda tetap bisa diterbitkan.

"Kami berharap pemerintah dapat menjembatani agar ada jalan keluar, sehingga calon jemaah Furoda tetap bisa berangkat," ujarnya.

Sebagai langkah alternatif, AMPHURI menyarankan biro perjalanan mengalihkan jemaah ke jalur haji khusus. Solusi ini dinilai lebih aman bagi kedua belah pihak.

"Supaya sama-sama aman antara travel dan jemaah yang sudah mendaftar, kami sarankan agar dialihkan ke haji khusus," jelasnya.

Sufyan juga menekankan perlunya regulasi yang tegas terkait penyelenggaraan Haji Furoda. Regulasi itu dinilai penting demi kepastian hukum dan kenyamanan semua pihak.

"Harapan kami, visa Furoda dan Mujamalah ke depan dapat diatur dengan regulasi resmi agar penyelenggaraannya lebih jelas dan harga juga dapat dikontrol," harapnya.